WAWASAN.NEWS, SEMARANG - Konferensi Kerja II PGRI Jawa Tengah Masa Bakti XIII Tahun 2026 yang digelar di Universitas PGRI Semarang pada Sabtu–Minggu (25–26 April 2026) menjadi momentum penting bagi penguatan program kerja organisasi guru di Jawa Tengah.
Forum ini menegaskan komitmen PGRI untuk langsung mengeksekusi hasil kebijakan nasional hingga ke tingkat daerah.
Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi SH MHum, menegaskan bahwa kekuatan PGRI Jawa Tengah terletak pada kecepatan dan kerapian dalam menindaklanjuti hasil keputusan nasional.
“Seperti yang kita lakukan setiap tahun, setelah Konferensi Kerja Nasional, maka PGRI provinsi segera bergerak. Inilah yang menjadi kekuatan Jawa Tengah—gerak cepat dan terstruktur,” ujarnya.
Muhdi, yang juga anggota Komisi 1 DPD RI ini menambahkan, mulai pekan berikutnya seluruh PGRI kabupaten/kota akan langsung menindaklanjuti hasil konferensi tersebut.
“Keputusan-keputusan yang telah disepakati di tingkat nasional akan langsung diturunkan dan di-breakdown ke tingkat daerah. Ini penting agar pada tahun 2026 kita tidak lagi berdebat soal konsep, tetapi langsung menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama,” tegasnya.
Dorong Profesionalisme Guru Lewat Pelatihan Masif
Dalam forum tersebut, Muhdi juga menegaskan bahwa PGRI tetap konsisten sebagai organisasi profesi yang berfokus pada peningkatan kualitas guru.
Sepanjang tahun 2025, PGRI Jawa Tengah disebut langsung merespons kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dengan berbagai program pelatihan.
“Fokus utama kami tetap pada pengembangan profesionalisme guru. Kami langsung membuat berbagai pelatihan mulai dari pengelolaan e-kinerja, tujuh kebiasaan Indonesia Hebat, pendekatan deep learning, strategi pembelajaran inovatif, hingga pengembangan keprofesian berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, pelatihan juga mencakup optimalisasi Rumah Pendidikan dan strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Program-program tersebut dilaksanakan secara luring dan daring, bahkan pelatihan daring berlangsung hingga tiga minggu.
“Setiap peserta mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk pengembangan karier, termasuk kenaikan pangkat,” tambahnya.
Muhdi menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak lepas dari sinergi dengan pemerintah daerah.
“Program ini tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan Dinas Pendidikan. Sinergi menjadi kunci,” katanya.
Tahun Berat bagi Kesejahteraan Guru
Muhdi juga mengakui bahwa tahun 2025 menjadi periode yang sangat berat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam penataan status guru akibat kebijakan Undang-Undang ASN.
“Tidak semua bisa langsung diangkat penuh waktu, sehingga diambil jalan tengah melalui skema paruh waktu. Namun ini bukan tanpa perjuangan. Kami terus mendorong hingga akhirnya SK dapat terbit, dan alhamdulillah tahun ini sudah keluar,” ungkapnya.
Meski demikian, persoalan kesejahteraan belum sepenuhnya selesai. Ia menyoroti perbedaan kemampuan fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berdampak pada standar penghasilan guru.
“Saya mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menuntut sektor swasta membayar upah minimum dan THR, tetapi tenaga di sektor pemerintah juga harus mendapatkan perlakuan yang sama,” tegas Muhdi.
Ia memastikan PGRI akan terus mengawal agar guru paruh waktu secara bertahap dapat menjadi penuh waktu.
Mutasi Guru dan Kekurangan Tenaga Pengajar
Selain kesejahteraan, persoalan mutasi guru juga menjadi perhatian serius. Saat ini, mutasi untuk angkatan 2023–2024 mulai berjalan dengan sekitar 600 guru telah menerima SK.
Namun, untuk angkatan sebelumnya masih terkendala sistem.
“Kami terus berkoordinasi dan sudah mengirim surat ke BKN agar proses ini dipercepat. Jangan sampai ada guru yang terus berpisah dengan keluarga karena penempatan,” katanya.
Di sisi lain, kebutuhan guru di Jawa Tengah masih belum terpenuhi secara merata. Beberapa mata pelajaran seperti fisika, bahasa Inggris, dan Bahasa Jawa masih mengalami kekurangan.
“Kami mendorong agar rekrutmen guru tetap dibuka setiap tahun, karena kebutuhan itu nyata dan terus ada,” ujarnya.
Dorong Kemandirian Organisasi dan Layanan Anggota
Tidak hanya fokus pada pendidikan, PGRI juga terus berinovasi sebagai organisasi kemasyarakatan. Muhdi menyebut bahwa ketergantungan pada iuran anggota saja tidak cukup untuk menggerakkan organisasi.
“Kami mulai mengembangkan berbagai unit usaha sebagai sumber pendapatan tambahan. Ini bagian dari kemandirian organisasi,” jelasnya.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah layanan umrah bagi anggota, sebagai bentuk perlindungan dari maraknya kasus penipuan biro perjalanan.
“Kami ingin memastikan anggota aman dan nyaman. Bahkan bagi yang belum mampu, kami siapkan skema pembiayaan agar tetap bisa berangkat,” ungkapnya.
Komitmen Perkuat Peran PGRI
Menutup pernyataannya, Muhdi menegaskan bahwa seluruh program akan terus dievaluasi dan diperkuat melalui forum organisasi.
“Kami sedang merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Tugas kami adalah menjalankan keputusan organisasi dan memastikan seluruh program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota,” pungkasnya.
Konferensi Kerja II ini menjadi penegasan bahwa PGRI Jawa Tengah tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi bergerak cepat dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru secara nyata.
