Materi bimbingan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan keagamaan, tetapi juga mencakup komunikasi pasangan, pengelolaan konflik, keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, serta hak dan kewajiban suami istri.

Ketua TP PKK Kabupaten Jepara, Laila Saidah Witiarso Utomo menyampaikan, perkawinan adalah awal dari perjalanan panjang membangun keluarga. Keputusan menikah perlu disertai kesiapan, bukan hanya keinginan. Untuk itu, dia berpesan kepada remaja dan calon pengantin, agar tidak terburu-buru memasuki perkawinan tanpa persiapan yang matang. Dalam rumah tangga, perbedaan adalah hal yang wajar.

“Yang terpenting, bagaimana menghadapinya dengan komunikasi terbuka, pengendalian emosi, saling menghormati, dan kemauan menyelesaikan persoalan bersama,” tuturnya.

Terlebih, lanjutnya, tantangan keluarga saat ini terus berkembang, seiring dengan masifnya penggunaan teknologi dan media sosial. Keluarga perlu dibangun dengan komunikasi yang sehat, kasih sayang, keteladanan, dan tanggung jawab.

“Mari bersama-sama kuatkan tekad, mempersiapkan generasi muda menuju perkawinan yang sehat, harmonis, dan berketahanan, untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Kabupaten Jepara,” terangnya.

Penyuluh Agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Usman menjelaskan, melalui Bimwin, calon pengantin diharapkan tidak hanya siap secara administratif untuk menikah, tetapi juga memiliki kesiapan mental, spiritual, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, pendampingan sejak sebelum pernikahan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga, sekaligus mencegah munculnya persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Sementara itu, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Jepara, Nadjib menyampaikan, calon pengantin diberikan pemahaman jika perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga membentuk keluarga yang memiliki tanggung jawab sosial dan hukum. Diperlukan pemahaman mengenai ketentuan hukum perkawinan, termasuk pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, kedudukan anak, harta dalam perkawinan, serta berbagai persoalan rumah tangga yang dapat berujung pada perkara di pengadilan.

Penulis: Diskominfo Jepara/STY
Editor: Di, Diskomdigi Jateng

Mewakili Bupati Jepara, Wakil Bupati M Ibnu Hajar mengatakan, penghargaan tersebut bukan sekadar prestasi, tetapi bagian dari langkah Pemkab Jepara mewujudkan Mulus Birokrasi.

“Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar sebuah prestasi, tetapi bagian dari langkah menuju Mulus Birokrasi, birokrasi yang tertib, transparan, responsif, dan memberikan pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat,” kata Gus Hajar.

Menurutnya, JDIH menjadi salah satu wujud nyata dari upaya tersebut. Melalui JDIH, masyarakat dapat memperoleh produk dan informasi hukum yang lengkap, akurat, cepat, dan mudah diakses.

“Dengan informasi hukum yang terbuka, masyarakat semakin mudah memahami aturan, mengetahui hak dan kewajibannya, serta mendapatkan kepastian dalam berinteraksi dengan pemerintah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, wabup menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja dan berkolaborasi dalam pengelolaan JDIH. Penguatan birokrasi harus diwujudkan melalui pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja dan berkolaborasi. Mulus Birokrasi kita wujudkan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui pelayanan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dia berharap, capaian tersebut dapat menjadi dorongan bagi Pemkab Jepara, untuk terus memperkuat pengelolaan JDIH. Terutama dalam menyediakan dokumen dan informasi hukum yang tertib, terpadu, serta mudah diakses masyarakat.

Penulis: Kontributor Kab Jepara
Editor: Di, Diskomdigi Jateng

Ketua Panitia Njajan Fest 3X, Mohammad Gufron mengungkapkan rasa haru melihat antusiasme masyarakat, serta kerja keras seluruh tim yang akhirnya membuahkan hasil.

“Total penjualan UMKM kami mencapai Rp2,56 miliar. Ini tentu catatan yang luar biasa, saya rasa warga Rembang patut berbangga,” ungkap Ipong, sapaan akrabnya.

Menurutnya, penyelenggaraan festival dengan banyak panggung dan agenda secara bersamaan bukan pekerjaan mudah. Selain membutuhkan anggaran lebih besar, diperlukan koordinasi kuat antara panitia, vendor dan pengisi acara. Namun, kerja sama seluruh pihak membuat enam panggung yang disiapkan, mampu memiliki daya tarik masing-masing.

Disampaikan, Njajan Fest 3X mengusung tema Lorong Waktu, menjadi simbol keinginan untuk menghidupkan kembali kenangan masa kejayaan TRP Kartini, sebagai salah satu destinasi wisata yang pernah ramai dikunjungi masyarakat.

Melalui festival tersebut, dia berharap, TRP Kartini kembali menjadi ruang rekreasi dan hiburan yang menarik bagi masyarakat Rembang maupun wisatawan dari luar daerah.

Selain menjadi ajang hiburan, lanjutnya, Njajan Fest 3X juga menjadi ruang promosi bagi produk-produk UMKM lokal. Kehadiran ratusan tenant diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, sekaligus mendukung perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang.

Ipong menambahkan, dengan konsep tersebut, Njajan Fest 3X tidak hanya menawarkan pengalaman wisata kuliner, tetapi juga berupaya menghadirkan kembali atmosfer keramaian TRP Kartini sekaligus membuka ruang bagi pelaku UMKM dan seniman lokal untuk tampil.

Sebagai informasi, rangkaian acara juga diisi dengan pentas seni, Rembang Idol serta berbagai permainan tradisional yang dapat dinikmati masyarakat selama festival berlangsung.

Penulis: Mifta Rembang
Editor: Di, Diskomdigi Jateng

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru) Kabupaten Rembang, Maryosa mengatakan, sejumlah ruas jalan yang masuk dalam program peningkatan infrastruktur pada 2026, telah memasuki tahap pelaksanaan. Pihaknya juga menyiapkan sejumlah pekerjaan melalui perubahan anggaran untuk menangani ruas jalan yang membutuhkan penanganan segera. Beberapa pekerjaan peningkatan jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk ruas Banyuurip, saat ini telah berjalan.

“Ini sudah jalan. Yang DAK Banyuurip juga sudah jalan,” kata Maryosa, Senin (5/10/2026).

Disampaikan, secara umum pekerjaan yang masuk dalam program induk telah dilaksanakan. Sementara itu, sejumlah pekerjaan yang masuk dalam perubahan anggaran tengah dipersiapkan, agar dapat segera dikerjakan.

“Yang induk sudah semua. Tinggal perubahan ini yang kita disuruh segerakan,” ujarnya.

Menurut Maryosa, beberapa ruas yang masuk dalam rencana penanganan melalui perubahan anggaran, antara lain Jalan Sekararum-Krikilan, Jalan Jolotundo, ruas Warugunung, serta sejumlah ruas lainnya.

Pihaknya mendorong, agar pekerjaan tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga manfaat peningkatan kondisi jalan dapat dirasakan masyarakat.

Bupati Rembang, Harno mengatakan, penanganan infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Terutama, ruas jalan yang kondisinya mengalami kerusakan dan berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan.

“Ya, jadi ngecek jalan, terutama yang sangat parah,” kata Harno.

Ia menegaskan, jalan yang menghubungkan antarkecamatan menjadi salah satu prioritas, karena memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.

“Yang paling diutamakan itu adalah jalan antarkecamatan. Insyaallah dikerjakan di bulan November, Desember ini,” jelasnya.

Disampaikan, salah satu pekerjaan yang disiapkan adalah peningkatan Jalan Sekararum-Krikilan dengan nilai anggaran sekitar Rp3,3 miliar. Selain itu, terdapat peningkatan Jalan Warugunung-Sendangmulyo dengan anggaran sekitar Rp4 miliar. Penanganan ruas tersebut diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antardesa sekaligus mendukung mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.

Bupati juga membuka kemungkinan penambahan titik penanganan, apabila ditemukan ruas jalan yang kondisinya membahayakan pengguna. Menurutnya, titik jalan yang mengalami kerusakan, termasuk kondisi jalan yang cekung, dapat menjadi perhatian untuk segera ditangani.

“Kalau ada yang cekung dan membahayakan, nanti kita lihat lagi untuk ditangani,” ujarnya.

Harno berharap, percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan tersebut dapat meningkatkan kualitas, serta kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat Kabupaten Rembang.

Sebagai informasi, selain jalan utama antarkecamatan, Pemerintah Kabupaten Rembang juga memperhatikan konektivitas jalan antardesa, termasuk jalur Warugunung menuju Pinggan hingga Sendangmulyo. Sejumlah pekerjaan jalan dengan rencana penanganan hotmix juga telah masuk dalam program pembangunan. Beberapa ruas yang tercantum dalam anggaran induk antara lain:
1. Peningkatan Jalan Kaliombo-Sudo, dengan anggaran sekitar Rp1 miliar.
2. Pembangunan Jalan Poros Desa Candimulyo-Desa Sidomulyo, dengan anggaran sekitar Rp2 miliar.
3. Peningkatan Jalan Banyuurip-Pamotan, dengan anggaran sekitar Rp12,5 miliar.
4. Pemeliharaan berkala Jalan Landoh-Kerep-Kepohagung, dengan anggaran sekitar Rp2,4 miliar.

Penulis: Mifta Rembang
Editor: Di/Ul, Diskomdigi Jateng

Penulis: Henik/Yuli DiskominfoSragen
Editor: WH/DiskomdigiJtg

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Semarang, Tajudin Noor menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan BPJS kesehatan, Dinas Sosial, dan instansi lainnya menertibkan administrasi kependudukan warga, yang telah meninggal dunia tersebut. Sehingga, data pribadi mereka dibersihkan dari daftar penerima fasilitas jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

“Hasil pemutakhiran data ini juga mendukung pencapaian Universal Health Coverage jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Semarang,” katanya, usai sosialisasi penyusunan data administrasi kependudukan (Adminduk) bagi para petugas registrasi data desa/kelurahan, di Ruang Dharma Satya Komplek Kantor Bupati Semarang, Senin (5/10/2026) siang.

Disampaikan, saat ini, cleansing data semacam itu dapat dilakukan staf lewat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Sehingga, nyaris tidak ada warga meninggal dunia, yang tidak diterbitkan akta kematiannya.

Untuk itu, pihaknya melakukan sosialisasi secara intensif terutama kepada para petugas registrasi desa, agar proaktif membantu warga yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan akta kematian.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menegaskan, Dispendukcapil harus mampu menerbitkan akta kematian secara cepat, namun tetap normatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Para ahli waris yang keluarganya meninggal dunia, agar segera mengurus akta kematian. Lakukan dengan efektif dan normatif,” ujar bupati.

Petugas registrasi data Desa Kawengen, Ungaran Timur, Dadang Prakoso melaporkan, pihaknya telah menyelesaikan sekitar 80 akta kematian milik warga, sejak 2017. Penyelesaian administrasi kependudukan itu dilakukan bekerja sama dengan Dispendukcapil Kabupaten Semarang.

“Sehingga saat ini, status semua warga desa yang meninggal dunia telah dinyatakan dengan akta kematian,” tuturnya.

Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskomdigi Jateng

Didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, bersama kader PKK, turun langsung memantau dan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga setempat, Selasa (6/10/2026).

Nawal ikut membantu sejumlah warga dalam penyaluran air ke galon bekas air mineral. Pada kesempatan itu, sebanyak 10 truk tangki air bersih disalurkan ke Desa Triguno. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah kemarau panjang.

Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah mengatakan, program PKK Sigab yang dilakukan hari ini ialah bentuk kehadiran kader PKK terhadap warga terdampak kekeringan. Tidak hanya distribusi air bersih, tetapi juga ada berbagai pelatihan penanganan bencana, seperti kompresi dada dan nafas buatan.

“PKK Sigab ini adalah siaga dan tanggap bencana. Pada hari ini kita bukan hanya memberikan air yang ada di mobil-mobil tangki. Tetapi juga mengupayakan kader-kader PKK di Pati ini dilatih untuk mitigasi bencananya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Nawal juga memberikan buku panduan PKK Sigab kepada kader PKK untuk memperkuat edukasi kebencanaan. Harapannya, kader terlibat aktif dalam upaya mitigasi dan penanganan berbagai bencana di Jateng, termasuk banjir dan tanah longsor.

Terkait bantuan air bersih, menurut Nawal, hanya solusi jangka pendek. Penanganan jangka panjangnya, Pemprov Jateng terus mengoptimalkan program desalinasi air laut, untuk mengatasi kekeringan.

“Sebenarnya solusi untuk pemberian bantuan berupa air dalam tangki ini hanya menyelesaikan di bagian permukaan. Sehingga ada solusi untuk pengeboran, yang airnya asin itu kemudian bisa diolah lewat program desalinasi,” beber istri Wagub Jateng tersebut.

Bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi warga. Bagi Suparmi, ibu rumah tangga di Dukuh Putuk Desa Triguno, bantuan air bersih ini sangat membantu, mengingat desanya sudah mengalami kekeringan sejak empat bulan lalu.

Selama ini dia mengandalkan bantuan dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan CSR perusahaan. Jika tidak ada bantuan, terpaksa Suparmi harus membeli air dengan harga Rp500 per galon yang hanya dapat digunakan tiga hari.

“Alhamdulillah, bantuan ini meringankan beban masyarakat. Harapannya, tiap tahun mudah-mudahan dibantu air bersihnya. Karena setiap kemarau itu kekeringan,” ucap Suparmi.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, persoalan yang dihadapi warga Desa Triguno bukan sekadar kekeringan saat kemarau. Air tanah  juga cenderung payau, sehingga warga sulit mendapatkan air aman untuk kebutuhan sehari-hari.

Dia menegaskan, Pemprov Jateng akan melanjutkan program desalinasi bersama Undip di desa tersebut. Melalui teknologi itu, air payau diharapkan dapat diolah menjadi air yang bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.

“Kita nanti akan kerja sama melanjutkan program pemprov, yaitu desalinasi dengan Undip. Kita bikin di desa ini supaya air payau itu nanti bisa diubah menjadi air minum,” ujar wagub. (At/Ul, Diskomdigi Jateng)

Tak hanya mengirim bantuan air bersih, Pemprov akan menggandeng Universitas Diponegoro (Undip), untuk mengolah air payau menjadi air layak konsumsi melalui program desalinasi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, persoalan yang dihadapi warga Triguno bukan sekadar kekeringan saat musim kemarau. Air tanah di wilayah tersebut juga cenderung payau, sehingga warga kesulitan mendapatkan air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memasak dan minum.

“Ternyata di desa ini airnya payau, sehingga yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya air bersih untuk minum ya,” kata Taj Yasin, saat menyalurkan bantuan air bersih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Nawal Arafah Yasin, di Desa Triguno, Selasa (6/10/2026).

Untuk memenuhi kebutuhan warga dalam jangka pendek, sebanyak 10 truk air bersih disalurkan ke Desa Triguno. Namun, bantuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya solusi.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, Pemprov Jateng akan melanjutkan program desalinasi bersama Undip di desa tersebut. Melalui teknologi itu, air payau diharapkan dapat diolah menjadi air tawar, sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.

“Kita nanti akan kerja sama melanjutkan program Pemprov yaitu desalinasi dengan Undip. Kita bikin di desa ini supaya air payau itu nanti bisa diubah menjadi air minum,” ujarnya.

Selain persoalan air bersih, Taj Yasin juga menyoroti potensi Bendungan Triguno yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan air di wilayah sekitar. Bendungan tersebut memiliki debit sekitar 35.000 meter kubik air.

Namun, menurutnya, sejumlah saluran membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan, agar air dari bendungan dapat mengalir lebih optimal ke wilayah sekitar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, berdasarkan data terakhir, sekitar 60 desa terdampak kekeringan.

“Kami terus berupaya untuk pengiriman air bersih, entah dari CSR, entah dari BTT (Belanja Tidak Terduga) sudah kami siapkan,” katanya.

Chandra, sapaannya, menyebut, keterbatasan armada tangki juga menjadi persoalan tersendiri. Untuk mengatasinya, Pemkab Pati berkoordinasi dengan pengusaha pemilik truk tangki serta pemerintah kabupaten lain yang memiliki armada untuk membantu distribusi air.

Pemkab Pati, lanjutnya, juga menyiapkan perluasan jaringan PDAM untuk menjangkau wilayah yang selama ini terdampak kekeringan. Saat ini, PDAM Pati memiliki sekitar 47.000 pelanggan.

“Kami akan bangun jaringan supaya jaringan PDAM ini bisa mengalir ke daerah-daerah terdampak kekeringan,” tegasbupati.

Bagi warga Triguno, persoalan air bersih bukan hal baru. Suparmi, warga setempat, mengatakan kekeringan hampir selalu terjadi setiap musim kemarau.

“Tiap tahun kalau musim kemarau pokoknya kekeringan,” ujarnya.

Sementara itu, warga lainnya, Sukawi, mengatakan persoalan kekeringan di desanya sudah berlangsung sekitar lima bulan, sejak awal Mei. Setiap musim kemarau, warga harus mengandalkan bantuan distribusi air bersih karena sumber air yang tersedia di sekitar permukiman tidak mampu memenuhi kebutuhan warga.

Menurutnya, bantuan air dari pemerintah menjadi kebutuhan rutin setiap kemarau. Ia menyebut, biasanya ada sekitar 40 tangki air yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan warga. Jika bantuan tersebut tidak datang, masyarakat akan kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kalau musim kemarau di sini biasanya jatah dari kabupaten itu ada 40 tangki. Itu wajib kayaknya, kalau enggak ada bantuan susah sini,” ujarnya.

Persoalannya, kata Sukawi, warga tidak memiliki banyak pilihan sumber air. Embung yang berada di sekitar desa hanya menjadi tempat penampungan air. Ketika embung mengering, warga praktis semakin kesulitan mendapatkan air.

Sementara untuk sumur, persoalannya bukan sekadar kedalaman. Air tanah di wilayah tersebut cenderung asin sehingga penggunaannya terbatas. Air sumur masih bisa digunakan untuk mandi, tetapi tidak ideal untuk kebutuhan konsumsi.

“Sumur di sini keluarnya asin. Kalau ada sumur ya, jadi susah memang. Kalau untuk mandi boleh-boleh saja, bisa-bisa saja,” katanya.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, selama periode 5 Juni sampai 28 September 2026, total 75.463.000 liter air bersih terdistribusi ke 33 kabupaten/kota terdampak di Jawa Tengah. Total penerima manfaat sebanyak 1.557.333 KK atau 2.341.548 jiwa yang tersebar di 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan. (Humas Jateng)*ul

Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 yang digelar KPK, di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Luthfi mengatakan, apresiasi tersebut menjadi penguat bagi upaya pencegahan korupsi yang dilakukan sejak lingkungan pendidikan.

“Pencegahan dini pada anak-anak kita ini sangat penting sekali, ini sebagai upaya membangun integritas secara nasional,” kata dia.

Dalam pelaksanaannya, penguatan integritas menyasar empat unsur utama, yakni kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan non-guru, serta murid.

“Anak-anak sekolah dididik untuk tidak menyontek, dididik untuk bertindak jujur, kemudian dididik kegiatan OSIS yang apa adanya, tidak curang dan lain sebagainya. Kemudian guru juga harus mendidik terkait dengan integritas,” ungkap gubernur.

Tidak hanya itu, Luthfi mengarahkan kepala sekolah memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola, sedangkan guru mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran dan keteladanan.

Ditambahkan, praktik integritas juga didorong hadir dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Contohnya pemilihan OSIS secara jujur, tes atau ulangan melalui sistem digital, kanal pengaduan digital, hingga Laboratorium SBI.

“Jangan sampai masuk sekolah bayar, kemudian ada pungli dan lain sebagainya. Jadi pendidikan dini ini digunakan untuk upaya pencegahan, bahwa integritas dalam pencegahan tindak pidana korupsi disiapkan dari anak-anak kita,” tegasnya.

Luthfi menjelaskan, program SBI di Jawa Tengah dimulai pada 2023 dengan melibatkan 104 sekolah. Pada 2025, implementasinya diperluas menjadi 645 sekolah. Tahun ini, penguatan program dilanjutkan melalui pembentukan 12 Laboratorium SBI di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, program Sekolah Berintegritas milik Jawa Tengah sebagai salah satu praktik baik, yang diharapkan dapat menyebar ke wilayah lain.

“Dengan menampilkan nama Sekolah Berintegritas saja, setidaknya auranya itu sudah menyebar ke semuanya. Harapannya ini menyebar ke semuanya,” ujar Setyo.

Dia menekankan, pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penegakan hukum. Pencegahan perlu dibangun melalui pendidikan dan pembentukan karakter sejak dini.

Menurutnya, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan orang-orang pintar. Kejujuran, komitmen, konsistensi, dan integritas harus menjadi bagian dari karakter peserta didik.

“Secerdas apa pun teknologi, tidak akan bisa menggantikan integritas,” tegas Setyo. (Humas Jateng)*ul

Hal itu disampaikan praktisi kesehatan dari RSUP dr Kariadi Semarang, dr Eka Chris Noverika SpGK, saat Bimbingan Teknis “Usia Bertambah, Tubuh Berubah: Apa yang Harus Kita Ubah?”, yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah, di Gedung DWP Jateng, Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, perempuan, terutama ibu-ibu, mesti menjaga kesehatan masing-masing, mengingat dalam keseharian mereka berperan sebagai pusat keluarga. Ibu-ibu bisa menjalankan banyak peran sekaligus, bisa sebagai dokter, koki, guru, bahkan EO (event organizer) yang menyusun rencana kepergian keluarga.

“Sehingga, jagalah tubuh kita masing-masing. Karena usia berubah, tubuh berubah. Lantas apa yang harus kita ubah? Jangan hanya panjang umur, tapi kita harus punya kualitas hidup yang oke,” terang Eka.

Dia menunjuk data, angka harapan hidup manusia terus meningkat, bahkan saat ini sudah melebihi 65 tahun. Namun, yang perlu diwaspadai, bukan berarti semakin panjang umur, tubuh tambah sehat. Panjang umur tapi tidak fungsional juga ada.

“Sehingga targetnya, kita harus mempersiapkan agar memasuki usia lansia (lanjut usia), kita memiliki kualitas hidup lebih baik,” ujar Eka.

Dijelaskan, ada banyak sekali perubahan yang terjadi pada usia 30-60 tahun. Dari ujung kepala sampai kaki semuanya berubah, seperti mata yang mulai plus, kulit keriput, dan sebagainya.

Dia mengelompokkan menjadi dua perubahan utama. Pertama, komposisi tubuh, di mana masa otot menurun, namun masa lemak justru naik, yang distribusinya tidak bisa ditentukan. Yang terbanyak justru penumpukan masa lemak di perut, yang akan mempengaruhi komposisi tubu secara keseluruhan.

Perubahan kedua, pada kesehatan kardiometabolik. Di mana terjadi sensitivitas insulin, dislipidemia, gangguan tidur, hingga risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Semua itu bisa diintervensi dengan memperhatikan gaya hidup, memperbaiki kesehatan tubuh secara keseluruhan. Caranya, mengubah cara melihat timbangan tidak hanya kilogram, tapi juga memantau tekanan darah, gula darah, profil lipid, jika perlu fungsi hati. Kemudian ubah isi piring, yang sederhana dengan membagi setengah porsi sayur dan buah, seperempat porsi protein, dan hanya seperempat untuk karbohidrat. Ubah pula minuman, dengan mengutamakan minum air putih.

Selanjutnya, ubah cara berolahraga, dengan memadukan cardio untuk kebugaran, dan latihan kekuatan untuk mempertahankan otot. Tentu, tetap beraktivitas rutin sesuai kemampuan secara konsisten. Pola tidur juga mesti diubah, karena berhubungan dengan nafsu makan, mood, kontrol metabolik, dan pemulihan.

“Jadi, yang mesti diingat, satu, porsi makan dan komposisi makan yang benar. Kedua, minum air putih yang cukup. Ketiga, olahraga yang teratur. Tidur yang cukup serta pikiran yang tenang. Semoga kita semua bisa selalu sehat,” sorot Eka.

Sementara, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah, Indah Sumarno menyampaikan, kesehatan harus menjadi fokus perhatian masyarakat, khususnya perempuan. Pasalnya, perempuan memiliki peran luar biasa sebagai penggerak keluarga.

Melalui bimtek tersebut, dia berharap seluruh anggota DWP dapat lebih peduli dengan kesehatannya.

“Seiring usia bertambah tentunya kita juga harus bisa hidup dengan lebih berkualitas. Jadi, kesehatan itu harus diupayakan,” tegas Indah.

Dia kembali menekankan, upaya yang perlu ditingkatkan kualitasnya, mulai dari konsumsi makanan, minuman, memperbaiki kualitas aktivitas, menjaga pikiran, dan berolahraga.

“Seiring bertambah usia, kita juga harus mulai melakukan investasi untuk kehidupan kita ke depan,” tandas Indah. (Ul, Diskomdigi Jateng)

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Dindagkop-UKM) Kota Pekalongan Wismo Aditiyo mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Pekalongan adalah membuka lebih banyak ruang promosi dan pemasaran bagi para pengrajin. Dindagkop-UKM secara rutin memfasilitasi pelaku usaha binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pekalongan untuk mengikuti berbagai pameran di tingkat lokal maupun nasional.

Pemkot Pekalongan juga tengah membangun gedung galeri Dekranasda yang direncanakan menjadi outlet bersama bagi pengrajin batik dan pelaku kerajinan lainnya. Galeri tersebut dibangun di bekas Kantor Batik TV.

“Pada tahun ini kami juga sedang membangun gedung galeri Dekranasda, yang sebelumnya merupakan Kantor eks Batik TV. Nantinya bisa digunakan sebagai outlet bersama bagi teman-teman pengrajin yang ada di Kota Pekalongan,” jelas Wismo.

Pembinaan juga dilakukan melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pelatihan dilaksanakan oleh Pemkot Pekalongan maupun melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan Rumah BUMN, termasuk Rumah BUMN Telkom dan Rumah BUMN BRI.

Selain keterampilan, Pemkot Pekalongan mendorong pengrajin memiliki sertifikasi sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi mereka. Sertifikasi tersebut diharapkan memberikan nilai tambah bagi pengrajin dalam menjalankan profesinya.

“Belum semua pembatik tersertifikasi. Namun, ini menjadi salah satu upaya kita agar mereka memiliki added value atau nilai tambah. Dengan bekerja sebagai pembatik, mereka juga memiliki lisensi sebagai bentuk pengakuan terhadap kemampuan profesinya,” ungkap Wismo.

Dukungan terhadap pengrajin juga ditampilkan melalui Pekalongan Batik Night Carnival (PBNC) 2026, Jumat (2/10/2026). Karnaval dimulai dari depan Pengadilan Negeri/SMP Negeri 2 Kota Pekalongan dan finish di Museum Batik Kota Pekalongan. Sepanjang rute, para peserta menghadirkan beragam kreasi berbasis batik yang memperlihatkan kekayaan identitas dan kreativitas masyarakat Kota Pekalongan.

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Dinparbudpora) Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono, menyampaikan, PBNC 2026 merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Batik Nasional. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ruang bagi pembatik dan pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat.

PBNC 2026 tak hanya menjadi perayaan visual atas kekayaan batik, tetapi juga menjadi cermin semangat Kota Pekalongan dalam membuka ruang bagi kreativitas, talenta muda, dan beragam potensi masyarakat untuk terus tumbuh dan dikenal lebih luas.

“Harapannya untuk tahun depan kita akan laksanakan kembali dengan lebih banyak potensi-potensi yang akan kita tampilkan, khususnya dalam hal batik. Walaupun sebenarnya Kota Pekalongan tidak hanya perhatian kepada batik, potensi-potensi yang lain juga akan kita gali untuk event-event yang akan datang,” pungkasnya.

Penulis: Dian, Tim Liputan Kominfo Kota Pekalongan
Editor: Tn, Dinas Komdigi Jateg

Hal tersebut disampaikan Nawal, saat memberikan arahan kepada ratusan guru PAUD peserta Pelatihan Robotik dan Coding bagi Tenaga Pendidik PAUD Berbasis STEAM, di Kota Salatiga, Senin (5/10/2026). Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan AI dasar, dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran.

Nawal mengatakan, perkembangan teknologi yang semakin pesat perlu diimbangi dengan pendampingan yang tepat, agar anak tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan kemampuan berpikir.

“Di tengah disrupsi teknologi yang luar biasa saat ini, kami mengajak pendidik untuk mendampingi anak-anak, bagaimana teknologi ini sebagai perantara untuk bisa meningkatkan daya kritisnya,” ungkap istri Wakil Gubernur Jateng ini.

Menurutnya, kemampuan berpikir kritis perlu dikenalkan sejak dini, termasuk dengan membiasakan anak membedakan informasi yang penting dan tidak penting, serta mengenali informasi yang benar, hoaks, dan sumber yang kredibel.

Selain daya kritis, membangun etika dalam penggunaan teknologi juga penting. Anak perlu dibiasakan menghargai karya dan sumber informasi yang digunakan, termasuk dengan mencantumkan sumber ketika mengambil informasi dari pihak lain.

Hal ketiga yang perlu diperkuat adalah kreativitas. Nawal mendorong teknologi dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghasilkan karya dan mengembangkan ide, bukan sekadar untuk mengonsumsi konten secara pasif.

“Dunia pendidikan ini dituntut untuk mampu beradaptasi dan berinovasi. Adaptasi dan integrasi teknologi dalam pendidikan bukan lagi bersifat pilihan Bapak Ibu, tetapi ini sudah menjadi kebutuhan kita bersama,” lanjutnya.

Ditambahkan, kebutuhan beradaptasi dengan teknologi perlu disiapkan sejak usia dini. karena teknologi telah menjadi bagian dari berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam dunia pendidikan.

Sebagaimana arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin, seluruh proses pembelajaran dalam pelatihan ini merupakan bentuk dukungan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 127/P/2025, tentang Pedoman Implementasi Coding dan Kecerdasan Artifisial.

“Ini kebutuhan yang kemudian kita harusnya siapkan sejak dini, karena teknologi telah menjadi teman yang selalu membantu semua aktivitas manusia, termasuk dalam pendidikan,” beber Nawal.

Selain penguatan kompetensi teknologi bagi guru, pelatihan tersebut juga diarahkan untuk mendukung implementasi program PAUD Emas atau PAUD berbasis masyarakat. Hal itu diperlukan mengingat angka partisipasi kasar (APK) anak usia 0 sampai 6 tahun yang belajar di PAUD Jateng. masih tercatat sebesar 48,61 persen.

Tidak hanya itu, pihaknya juga tengah menyiapkan modul untuk mendukung pelaksanaan PAUD Emas. Dalam praktiknya, 49.149 lembaga Posyandu di Jateng digerakkan, untuk membuka layanan pendidikan bagi anak usia dini.

“Kami baru proses untuk membuat modul, dan insyaallah tahun ini kami akan melakukan kegiatan PAUD Emas di posyandu-posyandu di Jawa Tengah,” pungkas Nawal. (At/Ul, Diskomdigi Jateng)

Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinparbudpora Kota Pekalongan Retno Purnomo mengatakan, dengan tema “Crafting Creative and Connection”, Kreakatoa 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan pelaku ekonomi kreatif, perajin, UMKM, komunitas, dan masyarakat. Kegiatan itu digelar di Gedung Rumah Dinas Eks Bakorwil, Kawasan Budaya Jetayu, Kota Pekalongan, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Batik Nasional.

“Intinya semangat untuk menyatukan ekonomi kreatif menjadi satu ekosistem yang berjalan bersama-sama,” ujar Ipung, sapaan akrabnya, saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Rangkaian kegiatan meliputi fashion show, penghargaan bagi perajin batik, apel peringatan Hari Batik, Batik Carnival, pameran batik dan kuliner, seminar nasional, serta Pekalongan Heritage Run. Sejumlah produk batik, kerajinan, kuliner, dan karya UMKM juga ditampilkan dalam kegiatan tersebut.

Ketua Dekranasda Kota Pekalongan Inggit Soraya mengatakan Kreakota memberikan ruang bagi perajin batik untuk tampil dan mendapatkan apresiasi secara langsung. Selama ini, menurutnya, perajin lebih banyak bekerja di balik proses produksi, sementara yang tampil di hadapan publik umumnya pemilik usaha atau desainer.

“Ini bentuk apresiasi buat para perajin batik. Selama ini perajin hanya di belakang layar, sementara yang tampil owner atau desainernya. Kali ini diberikan kesempatan untuk fashion show dan tampil juga,” ungkap Inggit.

Inggit berharap ruang promosi tersebut dapat membantu perajin dan UMKM memperluas pemasaran serta meningkatkan daya saing produk lokal.

“Semoga ini bisa memberikan harapan kepada perajin dan UMKM untuk terus berkembang dan memasarkan produk-produknya. Mudah-mudahan sukses dan UMKM bisa cepat naik kelas,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengatakan pengembangan ekonomi kreatif, khususnya batik, perlu diiringi dengan perhatian terhadap keberlanjutan industri. Hal tersebut mencakup kesejahteraan pekerja serta pengelolaan limbah batik.

“Harapannya batik tetap menjadi penopang ekonomi Kota Pekalongan. Tinggal ke depan bagaimana dipikirkan para pekerja, dipikirkan limbah dan sebagainya. Mudah-mudahan kesadaran dari pengrajin-pengrajin batik untuk mengelola limbah juga semakin baik,” tuturnya.

Aaf menegaskan, upaya menjaga keberlanjutan batik merupakan tanggung jawab bersama. Status Kota Pekalongan sebagai World City of Batik perlu terus dijaga melalui komitmen pemerintah, masyarakat, perajin, pelaku usaha, maupun seluruh pemangku kepentingan.

“Kota Pekalongan sudah ditetapkan sebagai World City of Batik, tetapi ada beberapa catatan. Mudah-mudahan ke depan komitmen kita bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat, pengrajin, juragan, semuanya, batik dalam segala hal bisa lebih baik lagi,” katanya.

Penulis: Dian, Tim Liputan Kominfo Kota Pekalongan
Editor: Tn, Dinas Komdigi Jateng

Hasilnya, Annisa Fabriana resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap definitif, oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, di Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap, Kamis (1/10/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengatakan, proses penetapan Sekda dilakukan setelah Pemkab Cilacap memperoleh persetujuan dan pengawasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Inspektorat Daerah. Proses tersebut dilakukan melalui proses seleksi yang profesional, transparan, dan objektif. Seleksi mencakup tahapan kualifikasi kompetensi hingga pengujian integritas.

“Saya pastikan hari ini tidak ada jual beli jabatan. Penetapan ini murni didasarkan pada hasil seleksi panitia dan tim penilai, yang menempatkan Ibu Annisa Fabriana di peringkat pertama,” beber Mbak Ammy, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, jabatan Sekda bukan sekadar amanah biasa, melainkan beban tanggung jawab besar untuk menjaga integritas, mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta memperkuat koordinasi tata kelola pemerintahan.

Sekda Cilacap, Annisa Fabriana mengatakan, kepercayaan tersebut akan dijalankan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama dengan jajaran pemerintah daerah.

“Tugas ini tentu tidak bisa saya jalankan sendiri tanpa sinergi, komunikasi, dan kerja sama yang erat dari seluruh jajaran Forkopimda, kepala OPD, hingga tingkat kecamatan,” ungkap dia.

Sebagai Sekda, Annisa mengatakan fokus awalnya mengawal implementasi program prioritas daerah, serta pengalokasian anggaran tahun 2027. Prioritas tersebut mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Untuk yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengaplikasikan apa yang menjadi program Ibu Plt Bupati Cilacap, selain juga program prioritas Kabupaten Cilacap, yang goal-nya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Annisa juga akan menjalankan fungsi Sekda dalam membantu kepala daerah merumuskan kebijakan, mengoordinasikan perangkat daerah, serta menyelenggarakan administrasi pemerintahan.

Pelantikan Annisa dirangkai dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji delapan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, serta empat PNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII.

Penulis: My, Kominfo Cilacap
Editor: Tn, Dinas Komdigi Jateng

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kota Pekalongan, Gufron Faza, mengatakan, selama tujuh hari pelaksanaan, masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan, mulai dari pameran buku, lomba-lomba, stan kuliner dan UMKM, pelatihan, hingga kegiatan edukatif lainnya.

“Kami ingin mengenalkan perpustakaan kepada masyarakat yang selama ini mungkin belum mengetahui keberadaannya. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, untuk menjadwalkan kunjungan anak-anak sekolah ke lokasi festival,” ungkap Gufron.

Dijelaskan, kehadiran berbagai kegiatan tersebut membuat perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar dan beraktivitas.

Manfaat tersebut dirasakan salah satu pengunjung, Fatih, siswa kelas IV SD Negeri Medono 07. Ia datang bersama guru dan teman-teman sekolahnya, untuk melihat berbagai stan dalam festival. Fatih menyatakan senang dapat menemukan buku yang ingin dibeli, dengan harga terjangkau.
“Sudah, mau beli buku-buku di pameran buku murah. Senang,” kata Fatih.

Bunda Literasi Kota Pekalongan, Inggit Soraya mengatakan, pemilihan Perpustakaan Daerah sebagai lokasi kegiatan justru memberikan manfaat tambahan, karena dapat mengenalkan perpustakaan secara lebih dekat kepada masyarakat.

“Festival literasi ini menjadi ruang untuk masyarakat bisa berproses, belajar, menghasilkan karya, mendapatkan berbagai inspirasi, dan nantinya bisa membuat sebuah karya yang luar biasa,” tuturnya.

Kehadiran masyarakat dalam festival, juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Pekalongan memperkenalkan literasi dalam konteks yang lebih luas. Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, kemampuan literasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan kegemaran membaca buku, tetapi juga kemampuan memahami informasi yang beredar di ruang digital.

“Literasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan kegemaran membaca buku. Masyarakat harus memahami narasi secara utuh, agar tidak mudah salah dalam menerima maupun menyebarkan informasi,” ujarnya.

Menurut Aaf, kemampuan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan. Pemerintah kota juga menjalankan program pendidikan lain, seperti pengentasan buta huruf, sekolah lansia, fasilitasi anak putus sekolah, serta pendidikan nonformal bagi anak berkebutuhan khusus.

Melalui Festival Literasi 2026, Pemkot Pekalongan berharap, masyarakat semakin mengenal perpustakaan dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh bahan bacaan, belajar, serta mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan literasi.

Penulis: Dian, Tim Liputan Kominfo Kota Pekalongan
Editor: Tn, Dinas Komdigi Jateng

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tegal Gadis Sephi Febriana Dedy Yon, mengatakan, program itu dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan, akibat pembuangan minyak bekas ke saluran air atau tanah.

“Dengan kita mengumpulkan dan mengelola minyak jelantah secara benar dan terstruktur, insyaallah kita dapat menambah pemasukan dan juga tabungan untuk keluarga. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap gerakan ekonomi sirkular yang ramah lingkungan,” ujar Gadis, pada peluncuran Program Jelita di di Gedung Adipura, Rabu (30/9/2026).

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, meminta Tim Penggerak PKK bersama perangkat daerah terkait memetakan sumber minyak jelantah dari kantin, pelaku usaha kuliner, restoran, rumah makan, hingga perusahaan yang menggunakan minyak dalam kegiatan produksinya.

“Kota Tegal memiliki banyak pusat kuliner, restoran, rumah makan, dan berbagai usaha yang menggunakan minyak. Potensi itu yang harus kita inventarisasi dan kita fokuskan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari PT Biosirkular Inovasi Indonesia, Muhammad Taufan Haidar Prayoga, menjelaskan, minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah kembali menjadi bahan baku berbagai kebutuhan, termasuk bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Taufan menjelaskan tidak semua minyak jelantah dapat diterima. Jelantah yang dikumpulkan harus berasal dari aktivitas memasakm dan dalam kondisi sesuai dengan ketentuan, terutama tidak tercampur air, oli, sabun, maupun bahan kimia lainnya.

“Minyak goreng yang sudah digunakan untuk aktivitas menggoreng dapat kita kategorikan sebagai minyak jelantah yang memiliki nilai ekonomi. Yang perlu diperhatikan, minyak tersebut harus berasal dari aktivitas memasak dan tidak tercampur dengan bahan lain seperti air, oli, atau bahan kimia,” jelas Taufan.

Ia menambahkan, semakin bersih minyak jelantah yang dikumpulkan, semakin mudah untuk diproses. Karena itu, masyarakat diminta tidak mencampurkan jelantah dengan air atau bahan lain serta tidak membuangnya ke saluran air, sungai maupun tanah.

Setoran jelantah nantinya ditimbang atau diukur dan dicatat berdasarkan nama penyetor, wilayah asal, serta volumenya. Pengumpulan dapat dilakukan melalui titik pengumpulan atau PIC yang ditentukan.

Lebih lanjut, Program Jelita juga mencakup sarana pendukung pengelolaan dan penjemputan minyak jelantah, yakni melalui Biodrop.id. Penjemputan dilakukan setelah volume jelantah yang terkumpul memenuhi ketentuan, minimal 2.500 liter.

Dari sisi nilai ekonomi, Taufan memaparkan skema awal sebesar Rp7.000 per liter sebagai nilai insentif manfaat kepada PKK, dengan mekanisme pembagian kepada masyarakat yang selanjutnya dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan dan kondisi daerah.

Penulis: Tim Liputan Kota Tegal
Editor: Tn, Dinas Komdigi Jateng

Nyala flare menerangi kerumunan, sementara nyanyian dan teriakan dukungan untuk Garuda menggema hingga Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Puncak euforia terjadi ketika kiper Timnas Indonesia Emil Audero menggagalkan penalti penendang keempat Thailand, Nattapong Sayriya. Warga langsung berdiri, berteriak dan saling merayakan kemenangan setelah Indonesia memastikan gelar juara dengan skor 4-2 melalui adu penalti.

Kemenangan itu terasa semakin dramatis, karena Indonesia harus bangkit dua kali dalam pertandingan. Sempat unggul melalui tendangan bebas Dean James pada menit ke-84, Indonesia kemudian disamakan Thailand tiga menit berselang lewat Iklas Sanron.

Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal dan pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Thailand bahkan berbalik unggul 2-1 melalui Peeradol Chamrasamee pada menit ke-111.

Di tengah harapan yang mulai menipis, Elkan Baggott menyamakan kedudukan pada menit ke-116. Skor 2-2 bertahan hingga babak tambahan berakhir, sehingga pemenang harus ditentukan lewat adu penalti.

Saat penalti keempat Thailand berhasil ditepis Emil Audero, suasana di halaman Kantor Gubernur Jateng langsung pecah. Flare kembali menyala di tengah kerumunan. Nyanyian Garuda dan pekikan “Indonesia!” menggema, disambut lambaian bendera merah-putih dari berbagai sudut halaman.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen ikut menyaksikan pertandingan tersebut bersama ribuan orang. Dia menyebut, kemenangan tersebut menunjukkan kebangkitan sepak bola Indonesia.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menyatakan puas melihat para pemain mampu tetap tenang, hingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti.

“Saya puas, karena tim kita di akhir-akhir bisa menguasai, bisa tenang. Luar biasa, semoga ke depannya tambah juara lagi,” ujarnya.

Wagub juga menilai antusiasme warga sepanjang pertandingan, menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan yang muncul dari dukungan terhadap Timnas.

“Eforianya luar biasa. Kawan-kawan sangat semangat, nasionalismenya hebat, luar biasa atas kekompakanya,” bebernya.

Antusiasme warga bahkan tidak tertampung di halaman Kantor Gubernur Jateng. Kerumunan meluber hingga Jalan Pahlawan, dan tetap bertahan sampai pertandingan berakhir.

Anom Subawono, peserta nobar asal Surabaya yang kebetulan singgah di Semarang, menjadi salah satu warga yang ikut larut dalam suasana tersebut.

Menurut Anom, nobar yang digelar di lingkungan Kantor Gubernur membuat masyarakat bisa merasakan suasana berbeda, karena dapat menyaksikan pertandingan bersama-sama tanpa sekat dengan pemerintah.

“Saya kira positif sekali ya, kan biar dekat antara pemerintah dengan masyarakat. Biar terjalin hubungan yang baiklah. Biar enggak ada sekat antara pemerintahan, dalam hal ini Pak Gubernur, dengan masyarakatnya, warganya,” tutur Anom.

Kemeriahan juga dirasakan Sabilla Destriadi, mahasiswa Universitas Mumammadyah Semarang (Unimus), yang datang bersama dua temannya, Aulia Randis dan Dina Oktafiana. Bagi Sabilla, nobar di halaman Kantor Gubernur Jateng menjadi pengalaman pertamanya.

Mereka juga mengapresiasi Pemprov Jateng yang menyediakan tempat bagi masyarakat, untuk bersama-sama mendukung Timnas.

“Terima kasih buat Pak Gubernur, buat ini tempatnya, buat nonton masyarakat. Jadi, kayak kita tuh sama-sama buat ngeramein Timnas, mendukung Timnas,” ungkap Sabilla.

Sementara itu, Arta Aji, warga Semarang, mengaku sudah empat kali mengikuti nobar Timnas di lokasi tersebut, sejak pertandingan pertama melawan Singapura.

“Ya sangat membantu sih buat masyarakat buat nobar acara-acara kayak gini. Seharusnya sering dilakuin sih,” katanya.

Aji berharap, keberhasilan Indonesia menjadi juara, dapat menjadi pijakan untuk melangkah ke level yang lebih tinggi.

Nobar di Kantor Gubernur Jateng juga dimeriahkan dengan pembagian hadiah undian, berupa sepatu dan jersey Timnas Indonesia. Warga yang hadir pun dapat menikmati beragam hidangan secara gratis, mulai dari bakso, soto, nasi goreng, hingga wedang ronde.

Nobar final ini menjadi gelaran keempat yang digelar di Kantor Gubernur Jateng. Sebelumnya, Pemprov Jateng juga menggelar nobar saat Timnas Indonesia menghadapi Singapura, Malaysia, dan Bangladesh.(Humas Jateng)*ul

Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KI, Dhoni Widiyanto, menjelaskan, tes potensi telah dilaksanakan pada 21 September 2026, di Laboratorium CBT Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Dari 56 peserta yang dinyatakan berhak mengikuti tes, dua peserta dinyatakan gugur karena tidak hadir dalam pelaksanaan tes.

“Dari hasil penilaian akhir, sebanyak 35 peserta dinyatakan lolos tes potensi, dan berhak melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya,” ujarnya, saat dikonfirmasi Kamis (1/10/2026).

Dijadwalkan, 35 peserta yang lolos tahap sebelumnya akan mengikuti Tes Psikotes dan Dinamika Kelompok pada 22 Oktober 2026. Tes tersebut dilaksanakan di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Jalan Prof Mr Sunario, Tembalang, Kota Semarang.

Dhoni mengingatkan peserta untuk mengikuti ketentuan pelaksanaan tes yang telah ditetapkan. Peserta wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan tes, mengenakan pakaian batik rapi dengan bawahan berwarna gelap, serta sepatu tertutup.

Peserta juga wajib membawa kartu peserta seleksi dan/atau kartu identitas diri asli untuk keperluan registrasi.

“Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan seleksi, menjadi tanggung jawab masing-masing peserta,” kata Dhoni.

Dhoni menambahkan, sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016, masyarakat dapat memberikan masukan terhadap 35 peserta yang lolos tes potensi. Masukan dapat disampaikan melalui email timselkipjateng@jatengprov.go.id.

Masyarakat juga dapat datang langsung ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KI Provinsi Jawa Tengah di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Jalan Menteri Supeno I Nomor 2, Semarang.

“Masukan dan saran dari masyarakat kami terima mulai 1–20 Oktober 2026,” pungkas Dhoni.

Berikut nama-nama peserta yang lolos tes potensi Calon Anggota KI Jawa Tengah :

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat Panen Raya Jagung di lahan Gapoktan Krido Dharmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (1/10/2026).

“Jawa Tengah tetap meneguhkan sebagai lumbung pangan nasional, tidak hanya padi tetapi juga jagung,” kata Luthfi.

Ditambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton pipilan kering, dengan kadar air 28 persen. Jumlah tersebut berkontribusi sekitar 17,02 persen terhadap produksi jagung nasional, dan menempatkan Jawa Tengah sebagai produsen terbesar kedua secara nasional.

Untuk mempertahankan produksi, Luthfi menekankan sejumlah faktor utama, mulai dari menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi, ketersediaan air, hingga pupuk dan kelancaran distribusinya.

Khusus persoalan air, menurutnya yang terpenting adalah memastikan air benar-benar sampai ke lahan pertanian.

Luthfi membeberkan, untuk memperkuat sumber air, dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pembuatan sumur dalam, sumur dangkal, jaringan irigasi, hingga embung. Pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk agar petani tidak kesulitan saat memasuki musim tanam.

Dia optimistis produksi pangan Jawa Tengah dapat terus ditingkatkan. Terlebih, panen jagung masih dapat dilakukan di tengah musim kemarau, sementara luas tanam diperkirakan kembali meningkat memasuki musim penghujan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah Defransisco Da Silva Tavares mengatakan, panen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga capaian produksi jagung Jawa Tengah.

Menurutnya, capaian produksi jagung hingga saat ini telah berada di kisaran 72 persen dari target 3,7 juta ton. Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang ikut menopang produksi tersebut.

Upaya menjaga produksi juga dilakukan melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Tahun ini, beber dia, terdapat lebih dari 300 paket penanganan jaringan irigasi tersier di Jawa Tengah.

Selain itu, jelas Frans, sapaannya, pemerintah memberikan dukungan alat dan mesin pertanian untuk membantu petani, mulai dari pengolahan lahan hingga panen dan pascapanen.

Dikatakan, Pemprov Jawa Tengah juga memberikan stimulan benih jagung hibrida melalui APBD untuk lahan seluas 3.200 hektare. Sementara, dukungan APBN yang terealisasi melalui kontrak mencapai 87.867 hektare di 21 kabupaten dan dua kota.

Dari sisi ekonomi, tuturmya, kondisi harga jagung saat ini dinilai cukup baik bagi petani. Frans menyebut harga jagung pipilan berada di kisaran Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogram, meski besarannya dipengaruhi tingkat kadar air.

Dia menjelaskan, jagung memiliki pasar yang kuat, karena menjadi salah satu bahan penting bagi industri pakan. Karena itu, peningkatan produksi perlu dibarengi pengelolaan pascapanen dan penyerapan hasil, agar memberikan nilai tambah bagi petani. (Humas Jateng)*ul

Dalam kesempatan itu, petani dari Desa Desa Karanganyar, Suyadi menyampaikan, kebutuhan sumur dalam untuk menunjang musim tanam ketiga. Adanya sumur dinilai penting untuk mendongkrak komoditas hortikultura di musim kemarau.

Setali tiga uang, Kelompok Tani Tani Mulyo, Pitoyo menyatakan, pasokan air untuk lahan pertanian acap menjadi kendala petani pada musim tanam tahun ini. Kelompoknya telah memperoleh bantuan sumur gali pada 2025, namun pengerjaannya baru selesai, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Harapannya nanti, dengan bantuan pemerintah ini hasil pertanian bisa meningkat,” ucap dia.

Aspirasi juga datang dari petani tembakau. Selain padi, jagung dan kedelai, Desa Karanganyar disebut memiliki budidaya tembakau yang saat ini telah memasuki masa panen.

Perwakilan petani mengatakan, sebagian tembakau bahkan sudah dijual ke Klaten melalui mitra PT Sampoerna. Namun, mereka masih terkendala ketersediaan rumah pengering dan peralatan pascapanen, sehingga penggunaannya harus bergantian.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Ahmad Luthfi langsung merespon aspirasi para petani tersebut. Dia meminta kepada dinas terkait, agar memenuhi kebutuhan sumur untuk pertanuan.

Luthfi juga merespons kebutuhan jalan usaha tani yang disampaikan masyarakat. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk memperlancar akses petani menuju lahan dan mengangkut hasil pertanian.

“Jalan usaha taninya tahun depan. Sumurnya, siapkan,” ujarnya sembari meminta Dinas Pertanian kabupaten berkoordinasi dengan dinas terkait  untuk menindaklanjuti kebutuhan petani tersebut.

Di lain sisi, Luthfi mengatakan, dropping (penyaluran) air tetap dilakukan untuk menghadapi kondisi kekeringan.

Untuk kebutuhan infrastruktur jangka berikutnya, ia meminta petani segera menyampaikan proposal melalui dinas.

Dialog tersebut menjadi bagian dari rangkaian Panen Raya Jagung di lahan Gapoktan Krido Dharmo. Selain melakukan panen, Luthfi juga menyerahkan bantuan kepada kelompok tani, termasuk hand traktor serta sarana pertanian lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Luthfi secara simbolis menyerahkan sejumlah bantuan kepada kelompok tani di Desa Karanganyar. Bantuan itu meliputi dua unit hand traktor singkal masing-masing senilai Rp31 juta, kepada Kelompok Tani Maju dan Kelompok Tani Mulyo.

Kemudian bantuan benih padi untuk lahan seluas 30 hektare senilai Rp12 juta kepada Kelompok Tani Krido Utomo, serta bantuan pestisida kepada kelompok tani yang sama. Nilai bantuan mencapai sedikitnya Rp74 juta. (Humas Jateng)*ul

Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Goeroeh Tjiptanto mengatakan, Jawa Tengah hingga saat ini masih berada dalam periode musim kemarau. Kondisi kemarau 2026 berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena turut dipengaruhi fenomena iklim global, salah satunya El Niño.

Menurut Goeroeh, pengaruh El Nino masih terasa hingga awal 2026. Fenomena tersebut sempat berada pada intensitas kuat hingga sedang, dan kemudian melemah, tetapi tetap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi iklim tahun ini.

“Karena kemarau tahun 2026 ini ada fenomena global yang mempengaruhi, salah satunya adalah El Nino,” kata Goeroeh, Kamis (1/10/2026)

Akibat kondisi tersebut, awal musim hujan di Jawa Tengah diperkirakan tidak datang secara serentak. Wilayah tertentu diprediksi mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lainnya baru mengalaminya pada akhir November, awal Desember, bahkan pertengahan Desember.

Goeroeh menjelaskan, wilayah Banjarnegara dan Wonosobo termasuk daerah yang diperkirakan lebih dahulu memasuki musim hujan, yakni sekitar awal November. Sebaliknya, sejumlah wilayah seperti Rembang, Pati bagian utara dan Jepara diperkirakan mengalami awal musim hujan lebih lambat. Sementara Wonogiri bagian selatan diperkirakan baru memasuki musim hujan sekitar pertengahan Desember.

“Jadi meskipun Jawa Tengah itu satu wilayah, ada variasi datangnya awal musim hujan yang berbeda-beda,” ujarnya.

Perbedaan waktu tersebut juga membuat masyarakat tidak bisa menjadikan satu kali hujan sebagai penanda jika musim hujan telah benar-benar tiba. Pada masa peralihan, hujan masih dapat turun secara sporadis, sebelum pola hujan memasuki musim yang lebih konsisten.

Kondisi itu menjadi perhatian khusus bagi petani, terutama mereka yang mengandalkan sawah tadah hujan. Goeroeh mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman, hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang.

“Di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan, atau dalam bahasa Jawa hujan salah mangsa,” ungkapnya.

Menurut dia, petani tadah hujan perlu lebih berhati-hati karena sumber air untuk tanaman sepenuhnya bergantung pada curah hujan. Berbeda dengan lahan yang memiliki irigasi teknis atau sumber air lain yang lebih terjamin.

“Kalau ada irigasi teknis, ada air, mungkin sudah bisa melakukan. Tapi yang kami sampaikan ini adalah petani-petani yang menggunakan air dengan tadah hujan,” jelasnya.

Goeroeh juga menegaskan, keterlambatan awal musim hujan tidak berarti musim hujan akan berlangsung lebih panjang. Musim hujan tahun ini secara umum diperkirakan memiliki sifat normal, meskipun waktu kedatangannya mengalami keterlambatan.

Sementara itu, puncak musim hujan di Jawa Tengah juga diperkirakan berbeda antarwilayah. Ada daerah yang mencapai puncak pada Januari, sementara wilayah lainnya baru mengalami puncak curah hujan pada Februari hingga Maret. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena peningkatan curah hujan dapat diikuti potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Dengan prediksi awal musim hujan yang berbeda-beda di setiap wilayah Jawa Tengah, masyarakat diimbau tidak menggunakan satu patokan untuk seluruh daerah. Waktu datangnya hujan perlu dilihat berdasarkan wilayah masing-masing, terlebih setelah Jawa Tengah melewati periode kemarau yang lebih panjang dan dipengaruhi dinamika El Nino.

“Karena itu, masyarakat, termasuk petani, diminta mengikuti informasi cuaca dan iklim terbaru dari BMKG sebelum menentukan aktivitas yang berkaitan dengan kondisi musim. Khusus petani tadah hujan, informasi awal musim hujan menjadi penting untuk menentukan waktu penyemaian dan penanaman, agar tidak terjebak hujan yang hanya bersifat sementara,” pungkasnya. (Wk/Ul, Diskomdigi Jateng)

BAIC Indonesia menghadirkan program penjualan dengan potongan harga hingga Rp91 juta selama pameran otomotif yang berlangsung di Muladi Dome, Semarang.

Tak hanya menawarkan diskon besar, BAIC juga memberikan program gratis cicilan selama dua bulan untuk setiap pembelian produk BAIC selama GIIAS Semarang 2026.

Salah satu yang menjadi daya tarik adalah BAIC T1, kendaraan listrik berbasis Battery Electric Vehicle (BEV) yang kini ditawarkan dengan harga khusus Rp379 juta.

Harga tersebut merupakan potongan Rp20 juta dari harga normal BAIC T1 yang mencapai Rp399 juta.

Tak berhenti pada potongan harga, konsumen yang membeli BAIC T1 selama pameran juga mendapatkan sejumlah benefit tambahan, mulai dari free dash cam hingga portable charger.

BAIC T1 juga mendapatkan potongan sekitar Rp1 juta untuk perangkat Home Charging.

PT JIO Distribusi Indonesia selaku distributor resmi BAIC di Indonesia membawa seluruh jajaran produknya ke GIIAS Semarang 2026 yang berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2026.

BAIC menempati area Exhibition Hall, Entrance Booth PF 10–11.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, mengatakan kehadiran BAIC di Semarang merupakan bagian dari upaya perusahaan mendekatkan produk dan layanan kepada masyarakat Jawa Tengah.

“Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang penting bagi pertumbuhan BAIC. Melalui GIIAS Semarang, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat produk-produk BAIC sekaligus mendapatkan berbagai penawaran yang memberikan value lebih dalam kepemilikan kendaraan,” ujar Dhani.

Diskon BAIC hingga Rp91 Juta
Program potongan harga menjadi salah satu penawaran utama BAIC selama GIIAS Semarang 2026.

Konsumen bisa mendapatkan diskon hingga Rp91 juta untuk model tertentu. Selain itu, tersedia pula program gratis cicilan selama dua bulan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dhani menyebut program tersebut dihadirkan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat yang sedang mempertimbangkan pembelian kendaraan baru.

“Kami menghadirkan program yang cukup agresif, mulai dari potongan harga hingga Rp91 juta, gratis cicilan 2 bulan, hingga benefit khusus untuk BAIC T1,” katanya.

BAIC T1 Rp379 Juta, Dapat Dash Cam dan Portable Charger
BAIC T1 menjadi salah satu model yang mendapatkan perhatian khusus dalam pameran ini.

Sebagai BEV pertama BAIC di Indonesia, T1 mengusung konsep “The Spacious Smart EV” yang menggabungkan ruang kabin, teknologi, kenyamanan, dan kepraktisan.

Selama GIIAS Semarang 2026, BAIC T1 dibanderol Rp379 juta, atau lebih murah Rp20 juta dibandingkan harga normal Rp399 juta.

Menariknya, konsumen juga memperoleh sejumlah perangkat pendukung kendaraan listrik secara gratis.

Benefit tersebut meliputi Free Dash Cam, Free Portable Charger dan potongan sekitar Rp1 juta untuk Home Charging

Menurut Dhani, fasilitas tambahan tersebut menjadi bagian dari upaya BAIC memberikan kemudahan bagi konsumen yang mulai beralih ke kendaraan listrik.

“Kami memahami bahwa salah satu pertimbangan konsumen ketika membeli kendaraan listrik adalah ekosistem charging. Karena itu, selain Free Portable Charger, kami juga memberikan potongan harga sekitar Rp1 jutaan untuk Home Charging bagi konsumen BAIC T1 selama GIIAS Semarang,” jelasnya.

BAIC T1 juga dilengkapi sejumlah fitur teknologi untuk mendukung kebutuhan pengguna modern, di antaranya ADAS Level 2, Automatic Parking Assist, serta panoramic sky roof.

Model ini sebelumnya meraih penghargaan “Most Favorite Car” kategori Passenger Car Hatchback dalam GIIAS Bandung 2026.

X55 II Diskon Rp91 Juta
Selain BAIC T1, program diskon besar juga berlaku untuk BAIC X55 II.

SUV tersebut ditawarkan mulai Rp309 juta selama GIIAS Semarang 2026, dari harga normal Rp400 juta.

Artinya, konsumen mendapatkan potongan harga sebesar Rp91 juta, menjadi salah satu diskon terbesar yang ditawarkan BAIC dalam pameran tersebut.

BAIC X55 II hadir dengan karakter SUV modern yang memadukan desain, kenyamanan, teknologi, serta fitur keselamatan.

Sementara itu, BAIC BJ30 HEV ditawarkan mulai Rp479 juta dari harga normal Rp539 juta. Model hybrid tersebut mendapatkan potongan Rp60 juta.

Bagi konsumen yang mencari SUV dengan karakter 4x4, BAIC BJ40 Plus ditawarkan dengan harga spesial Rp672 juta dari harga normal Rp732 juta, atau mendapatkan potongan Rp60 juta.

Hadirkan Seluruh Line-up di Semarang
Kehadiran berbagai model tersebut menjadi bagian dari strategi BAIC untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus mendekatkan produk kepada konsumen Jawa Tengah.

“Kami ingin kehadiran BAIC di Jawa Tengah bukan hanya terjadi selama pameran. Kami ingin membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui produk yang relevan, program yang memberikan value, serta layanan purna jual yang terus kami kembangkan,” ujar Dhani.

Masyarakat yang ingin melihat langsung produk BAIC dapat mengunjungi booth BAIC di Exhibition Hall, Entrance Booth PF 10–11, Muladi Dome, Semarang, selama GIIAS Semarang 2026 pada 30 September–4 Oktober 2026.

Selain melihat jajaran produk, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan berbagai program khusus, mulai dari diskon hingga Rp91 juta, gratis cicilan dua bulan, hingga benefit tambahan untuk pembelian BAIC T1.

***

Hal itu disampaikan Sumarno, saat mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (30/9/2026).

Menurut Sumarno, masih belum optimalnya konsumsi ikan di Jawa Tengah tidak semata-mata disebabkan persoalan harga maupun ketersediaan. Faktor budaya masyarakat yang elama ini lebih terbiasa mengonsumsi daging dan ayam, turut menjadi tantangan.

Dia mencontohkan, masyarakat di wilayah tengah Jawa Tengah, seperti kawasan Solo dan Boyolali, yang secara turun-temurun belum terbiasa mengonsumsi ikan segar. Ikan yang lebih mudah dijumpai, justru dalam bentuk olahan atau ikan yang diawetkan.

“Inilah yang harus kita gerakkan, bagaimana ikan-ikan segar bisa masuk ke tengah Jawa Tengah,” jelasnya.

Sumarno menilai, penguatan rantai distribusi menjadi salah satu kunci untuk mengubah kebiasaan tersebut. Pemerintah perlu melibatkan pelaku usaha perdagangan, agar ikan hasil tangkapan maupun budidaya dari wilayah pesisir dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di daerah tengah.

Padahal, imbuhnya, dari sisi produksi, Jawa Tengah dinilai memiliki potensi perikanan yang besar. Produksi ikan budidaya disebut mendekati 500 ribu ton, sementara hasil tangkapan juga berada di kisaran 500 ribu ton. Di sisi lain, konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah baru sekitar 400 ribu ton.

“Produksi kita sebenarnya bisa memenuhi. Kita konsumsinya baru 400 ribu ton. Banyak yang keluar, karena dari Jawa Tengah banyak yang diekspor, ada ke Jepang, ada ke Eropa,” kata sekda.

Bahkan, sejumlah komoditas ikan seperti nila, masih banyak yang dipasarkan ke luar daerah atau diekspor, meskipun di wilayah penghasilnya sendiri belum seluruhnya terserap untuk konsumsi masyarakat. Karena itu, Pemprov Jateng akan mendorong berbagai langkah untuk meningkatkan konsumsi ikan. Salah satunya dengan memanfaatkan program pemerintah sebagai pintu masuk perubahan pola konsumsi.

Dia menyebut, konsumsi ikan juga dapat didorong melalui penyediaan makanan dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Selain itu, program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat menjadi instrumen strategis, untuk memperluas konsumsi ikan di masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Murofiq mengatakan, Perpres Nomor 74 Tahun 2026 mengamanatkan gerakan makan ikan sebagai gerakan nasional yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan laut. Karena itu, peningkatan konsumsi ikan diharapkan mampu menjadi sumber protein masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi nelayan.

Hanif menyebut, konsumsi ikan nasional ditargetkan mencapai sekitar 26,83 kilogram per kapita per tahun pada 2029.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan, implementasi Perpres nomor 74 tahun 2026 akan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga hingga tingkat daerah.

Salah satu bentuk implementasinya, mengintegrasikan konsumsi ikan dalam program MBG. Menurutnya, ikan dapat menjadi salah satu sumber protein dalam menu MBG yang diberikan kepada masyarakat.

Didit menilai, ikan memiliki sejumlah keunggulan sebagai sumber protein, antara lain harga yang relatif lebih terjangkau, kandungan protein yang tinggi, serta ketersediaannya yang luas di Indonesia.(Humas Jateng)*ul

Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, Puji Widodo menyampaikan, kesiapsiagaan dinilai penting, mengingat Kabupaten Rembang memiliki garis pantai sekitar 65 kilometer. Kondisi tersebut membuat potensi terjadinya kecelakaan laut perlu diantisipasi, dengan kemampuan personel yang memadai. Simulasi itu menjadi bagian dari pembekalan, sekaligus peningkatan keterampilan relawan dalam melakukan pertolongan dan penyelamatan di perairan.

“Karena kita di Rembang ini punya garis pantai yang panjang, potensi laka laut juga tinggi. Makanya kami memberikan pembekalan sekaligus pengetahuan dan skill, dalam rangka water rescue, terutama untuk laka laut,” ujar Puji, saat ditemui di sela-sela kegiatan.

Salah satu relawan, Mulyadi mengaku mendapatkan pengalaman baru, setelah mengikuti pelatihan water rescue. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan pengalaman pertama bagi dirinya, dalam mengikuti pelatihan penyelamatan di perairan.

“Ikut pelatihan water rescue ini pertama kali, bertiga sama teman RAPI (Radio Antarpenduduk Indonesia),” ungkapnya.

Mulyadi berharap, keterampilan yang diperoleh melalui simulasi tersebut dapat menjadi bekal bagi para relawan, ketika menghadapi kondisi darurat, khususnya kecelakaan di wilayah perairan.

Sebagai informasi, dalam simulasi tersebut, petugas menerima laporan mengenai kapal nelayan yang mengalami kebocoran hingga tenggelam akibat cuaca buruk. Dalam skenario tersebut juga terdapat tumpahan minyak di laut, yang menjadi bagian dari kondisi darurat yang harus ditangani.

Mendapat laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Dengan menggunakan perahu karet, petugas melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang dilaporkan berada di tengah laut.

Dua orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi terapung di laut. Keduanya kemudian dievakuasi ke tempat aman untuk mendapatkan pertolongan pertama, sebelum dibawa ke posko kesehatan terdekat.

Kegiatan simulasi SAR diakhiri dengan evaluasi, untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan yang ditemukan selama pelaksanaan simulasi, sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam menghadapi kemungkinan keadaan darurat di laut.

Penulis: Mifta Rembang
Editor: Di, Diskomdigi Jateng

30 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

30 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

29 September 2026 - Yandip Prov Jateng (1)

29 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

29 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

Kegiatan tersebut dihadiri lima gubernur, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani. Hadir juga Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal, serta bupati-wali kota se-Jawa Tengah dan tokoh masyarakat lainnya.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappidsus) Aris Marsudiyanto mengatakan, Satlinas memiliki  peran penting dalam menjaga lingkungan masyarakat di setiap daerah, mulai dari menjaga ketertiban umum, tanggap terhadap bencana, menjaga ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, hingga mengawal program pemerintah.

Karenanya, dia juga berpesan kepada seluruh anggota Satlinmas untuk tidak mudah terprovokasi. Sebab, saat ini banyak berita yang tidak jelas sumbernya, ujaran kebencian, dan bahkan menjurus ke adu domba.

Maka, dalam kesempatan itu, dia juga mencanangkan Gerakan Nasional Jempol Baik. Di mana kedua jempol digunakan untuk bermedia sosial yang baik, sarung sebelum sharing.

“Mari kita bina, kita bimbing, kita biasakan kepada seluruh masyarakat, anak-anak, saudara-saudara, dan  keluarga kita menggunakan jempolnya dengan baik. Saring dulu setiap ada berita, jangan langsung di-share,” ucapnya.

Dalam apel akbar tersebut juga diberikan penghargaan kepada asosiasi linmas (Aslinmas) dengan keanggotaan terbanyak. Provinsi Jawa Tengah menjadi nomor satu untuk jumlah keanggotaan Aslinmas se-Indonesia, dengan jumlah 75.738 anggota.

Sementara itu, keanggotaan Aslinmas terbanyak di Jawa Tengah secara berurutan diraih oleh Aslinmas Kabupaten Semarang dengan 32.854 anggota, Kabupaten Brebes dengan 24 ribu lebih anggota, Kabupaten Wonosobo dengan 5.087 anggota, Kabupaten Boyolali dengan 2.703 anggota, dan Kabupaten Batang dengan 2.458 anggota.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, semangat “Hansip Reborn” adalah semangat menghidupkan kembali gotong royong masyarakat untuk menjaga lingkungannya, tetapi dengan cara kerja yang lebih profesional, terkoordinasi, dan sesuai dengan tantangan saat ini.

Di satu sisi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota, juga harus hadir untuk anggota Satlinmas.

“Tugas utamanya memang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, tapi sekarang lebih jauh dari itu. Kita ingin kekuatan 243 ribu lebih Satlinmas di Jateng yang selama ini sudah bekerja di tengah warga semakin solid, semakin siap, dan semakin cepat merespons ketika masyarakat membutuhkan,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul

Paryanto, anggota Linmas dari Ungaran Timur, mengaku tetap semangat mengikuti apel. Dia mengungkapkan, sudah 25 tahun menjadi anggota Linmas. Baginya, kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi dengan rekan-rekan Linmas dari seluruh Jawa Tengah.

“Jiwa saya masih semangat. Tidak ada jemunya, senang bisa ketemu dengan teman-teman. Di samping itu, juga terus bisa membantu masyarakat,” ujar kakek 60 tahun itu.

Hal serupa diungkapkan Sukat. Dia berkisah telah menjadi bagian dari Linmas sejak 1972. Dari pengabdiannya itu, Sukat juga sempat menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, atas dharma bakti selama lebih dari 30 tahun.

Dalam tugasnya, dia kerap membantu pengamanan saat hajatan hingga ajang pemilihan umum. Dalam menjalankan tugas, Sukat pun pernah mendapat pelatihan keterampilan dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

“Tahun kemarin saya juga diberi penghargaan, karena sudah 35 tahun menjadi Linmas. Dikasih piagam dan sangu,” ungkap anggota Linmas Kecamatan Dawe, Kudus itu.

Kasatpol PP Provinsi Jawa Tengah Tri Harso Widirahmanto mengatakan, jumlah total personel Satlinmas mencapai 243.543 orang. Mereka tersebar di 35 kabupaten/ kota.

Guna menguatkan kapasitas personel Linmas, Satpol PP Jawa Tengah kerap menyelenggarakan pelatihan keterampilan. Mulai dari penguatan kelembagaan terkait ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) Linmas, keterlibatan dalam Posyandu 6 SPM, penguatan forum komunikasi, deteksi dini kebencanaan, hingga berbagai keterampilan lainnya.

Ditambahkan, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah kabupaten/ kota agar memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah daerah didorong agar memberikan insentif kepada anggota Satlinmas sesuai kemampuan daerah.

Menurutnya, beberapa daerah seperti Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, telah memberikan insentif bagi para anggota Linmas.

Apel Akbar Satlinmas dihadiri Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Tampak pula jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, para bupati, serta pimpinan instansi terkait. Dalam acara tersebut, dilantik pula pengurus Asosiasi Linmas se-Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto menyampaikan, Linmas merupakan relawan yang telah melintasi zaman. Sejak masa kolonial Belanda, dikenal satuan Luchtbeschermingsdienst. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang, diperkuat rukun tetangga atau Tonarigumi.

Di masa kemerdekaan, namanya menjadi Pertahanan Sipil atau Hansip dan kini lebih dikenal sebagai Pelindung Masyarakat atau Linmas. Fungsinya kini membantu pemerintah sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan respons cepat, untuk mencegah masalah kecil agar tidak berkembang menjadi besar.

“Linmas membaur dan merakyat serta strategis untuk menjaga keamanan dan persatuan Republik Indonesia. Jangan mudah terprovokasi. Sekarang ini banyak berita yang tidak jelas sumbernya. Hoaks, fitnah, ujaran kebencian, adu domba,” pungkasnya. (Pd/Ul, Diskomdigi Jateng)

“Budaya antikorupsi itu, ada orang atau tidak, ada orang KPK atau tidak, ada polisi maupun jaksa atau tidak, Anda tetap tidak melakukan korupsi. Itulah budaya,” tegas Luthfi, dalam Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi, di Gedung Merah Putih kompleks kantor Pemprov Jawa Tengah, Rabu (30/9/2026).

Menurut Luthfi, salah satu tantangan terbesar dalam reformasi birokrasi adalah membangun budaya. Struktur organisasi, personel, maupun sumber daya manusia dapat dibentuk, tetapi membangun kesadaran dan kebiasaan membutuhkan proses yang lebih panjang.

Dia menjelaskan, budaya antikorupsi seperti kedisiplinan tumbuh dari kesadaran pribadi, bukan karena paksaan. Karena itu, berbagai instrumen seperti nota kesepahaman, pakta integritas, maupun pengawasan, harus dibarengi kesadaran dari masing-masing aparatur.

“Integritas itu marwah seorang ASN, pejabat publik. Dia punya nyali, dia punya integritas. Nyali untuk apa? Untuk tidak bertindak korupsi,” sorot Luthfi.

Menurut gubernur, integritas menjadi semakin penting bagi seorang pemimpin karena perilaku, sikap, dan tutur katanya membawa nama institusi yang dipimpinnya. Hal itu berlaku mulai kepala daerah, kepala dinas, hingga pimpinan BUMN dan BUMD.

Luthfi menegaskan, upaya pencegahan korupsi tidak boleh berhenti pada pemahaman mengenai tindak pidana korupsi saja. Melainkan harus diterapkan dalam perilaku sehari-hari dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemprov Jawa Tengah selama ini juga memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API) yang tergabung dalam Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangunan Integritas (Kompak API) Jawa Tengah. Mereka telah tersertifikasi KPK RI serta terlibat dalam program Desa Antikorupsi, Sekolah Berintegritas, hingga Massive Open Online Course (MOOC).

Peran Paksi dan API juga diperluas ke berbagai sektor, mulai pemerintahan desa, pendidikan, kesehatan, hingga koperasi dan UMKM. Pemprov juga menjadikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri untuk sertifikasi Paksi/API, guna memperbanyak agen integritas di Jawa Tengah.

Upaya tersebut diperkuat melalui Pergub Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas, dan Pergub Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi. Pemprov juga memperkuat peran Inspektorat Daerah, serta kompetensi aparatur dalam pencegahan korupsi.

Dalam kesempatan itu, Luthfi mengapresiasi KPK yang terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/ kota.

Dalam kegiatan tersebut, KPK RI diwakili Ketua Satuan Tugas 4 Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sertifikasi dan Pemberdayaan Sugiarto, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Susan Cintiani, serta Analis Tindak Pidana Korupsi Ilayna Yaumy. (Humas Jateng)*ul

Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI, di Kantor Disdukcapil Kota Semarang, Rabu (30/9/2026).

Menurut Luthfi, pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, supaya masyarakat mendapatkan haknya secara mudah, cepat, transparan, dan berkeadilan. Karenanya, masyarakat bisa menyampaikan aduan ke Kantor Gubernur atau melalui Bakorwil di lima eks karesidenan.

“Tidak ada suatu aduan yang tidak ada juntrungnya, maksimal 24 jam harus segera direspons,” jelasnya.

Luthfi mengatakan, sejumlah layanan masyarakat juga terus dilakukan evaluasi dan diperbaiki. Dia mencontohkan, demi mendekatkan akses kepada masyarakat, Pemprov Jateng mengembangkan aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni atau JNN. Aplikasi itu menyediakan akses terhadap berbagai layanan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan.

Ada pula Rumah Rakyat yang dapat diakses secara offline dan online melalui JNN. Pelayanan hybrid dan berbagai layanan jemput bola juga terus dikembangkan, agar masyarakat dapat mengakses layanan di mana saja.

Sementara itu, Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan, berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, menempatkan DPR dan DPRD bersama Ombudsman dan masyarakat sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut dia, Provinsi Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir dikenal berprestasi dalam usuran pelayanan publik.

“Menurut hemat kami, daerah yang sudah baik perlu diperiksa dengan cara yang lebih jeli, sebab di situlah kita belajar apa yang berhasil, sekaligus melihat celah yang sering tertutup oleh angka-angka yang bagus,” katanya.

Aria memaparkan, rekam jejak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penilaian Ombudsman patut diapresiasi. Nilainya naik dari 73,49 pada tahun 2021 menjadi 93,14 pada 2022. Lalu 94,5 pada 2023, dan mencapai 98,21 pada 2024. Angka terakhir itu menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik kedua dari 38 provinsi.

Dia menambahkan, persepsi publik melalui aduan dan pelaporan serta media mainstream dan media sosial, harus dilihat sebagai langkah korektif. Sebab, dari tinjauan di beberapa tempat juga terdapat praktik yang sudah bagus, dan testimoni yang bagus dari publik. (Humas Jateng)*ul

Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) Ahli Madya Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Zauyik Nana Ruslana, mengatakan, kondisi global saat ini didominasi El Nino kuat dengan indeks positif 2,63. Kondisi tersebut diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

Sementara itu, IOD yang pada pemantauan Juni-September berada pada kondisi netral, mulai menunjukkan nilai positif pada September 2026. Tren tersebut diprediksi bertahan hingga akhir 2026.

“Awal musim hujan di Provinsi Jawa Tengah umumnya terjadi pada November 2026, sebesar 58 persen dari total luasan wilayah Jateng masuk penghujan,” ungkap Zauyik, pada konferensi pers awal musim hujan Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Rabu (30/9/2026).

Dia menjelaskan, dari persentase tersebut, sebanyak enam persen wilayah mengalami awal musim hujan pada awal November atau dasarian pertama. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Wonosobo, sebagian Banjarnegara, sebagian kecil Temanggung, Purbalingga, Tegal, Brebes, dan Banyumas.

Sementara itu, wilayah yang paling akhir memasuki musim hujan, diperkirakan terjadi pada dasarian kedua Desember atau pertengahan Desember. Jumlahnya sekitar enam persen wilayah Jawa Tengah, meliputi sebagian besar Kabupaten Jepara, sebagian Kabupaten Rembang, serta sebagian kecil Kabupaten Demak, Pati, dan Wonogiri.

Adapun puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari, Februari, dan Maret 2027. Berdasarkan jumlah Zona Musim (Zom), pada Januari 2027 sebanyak 24 Zom atau 40 persen dari luas wilayah Jateng, diperkirakan mengalami puncak musim hujan. Kemudian pada Februari sebanyak 22 Zom, dan Maret sebanyak delapan Zom.

“Bila kita bandingkan dengan kondisi normalnya, maka musim hujan diprediksi mundur akibat dampak kemarau lebih panjang dan anomali iklim El Nino sangat kuat, serta IOD positif,” jelasnya.

Zauyik menjelaskan, sebagian besar wilayah provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi ini, mengalami awal musim hujan yang mundur lebih dari satu bulan atau tiga dasarian dibandingkan kondisi normal. Secara umum, durasi musim hujan 2026-2027 diperkirakan berlangsung selama lima hingga enam bulan.

Karena itu, menjelang musim hujan, Stasiun Klimatologi Jawa Tengah mengingatkan masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan baik. Terlebih, terdapat potensi bencana hidrometeorologis yang perlu diwaspadai, terutama saat masa pancaroba.

Selain masyarakat, sektor pertanian juga diminta mewaspadai potensi banjir serta mengoptimalkan kebersihan saluran irigasi.

“Waspadai banjir bandang, longsor, dan puting beliung pada pancaroba. Jika awal musim hujan diprediksi terjadi pada November, maka pancaroba diprediksi mulai pertengahan Oktober sebagai masa peralihan musim,” pungkasnya. (Pd/Ul, Diskomdigi Jateng)

Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Tak hanya tingkat provinsi, capaian serupa juga ditorehkan kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Kabupaten Kendal meraih terbaik 1 kategori kabupaten, sedangkan Kota Pekalongan meraih terbaik 3 kategori kota.

Taj Yasin mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan pemerintah pusat. Namun, yang lebih penting, perencanaan tersebut harus berujung pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ini bentuk kolaborasi, sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan pusat,” kata wagub.

Salah satu program unggulan yang menjadi bagian dari perencanaan Jawa Tengah dalam PPD 2026 adalah Speling (Dokter Spesialis Keliling). Program itu dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama layanan dokter spesialis.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menyebut, Speling juga menjadi penguatan terhadap program pemerintah pusat.

“Ini selaras dengan pemerintah pusat, yaitu cek kesehatan gratis. Lalu kita kuatkan dengan spesialisnya,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Yusmanto menjelaskan, PPD tidak hanya menilai dokumen perencanaan. Penilaian mencakup rangkaian pembangunan mulai dari penyusunan dokumen, pencapaian pembangunan, pelaksanaan, hingga inovasi daerah.

“Ini adalah bentuk penghargaan yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan dokumen, pencapaian pembangunan, dan eksekusi ataupun terkait dengan inovasi daerah,” terang Yusmanto.

Menurut dia, proses penilaian berlangsung cukup panjang, dimulai sejak Februari dengan pengunggahan dokumen, hingga penilaian pada Agustus.

Tahun ini, lanjut dia, tahapan penilaian juga bertambah menjadi tiga tahap. Pada dua tahapan terakhir, Gubernur Ahmad Luthfi memimpin langsung tim Pemprov Jateng, untuk menjawab pertanyaan dari tim penilai.

Yusmanto mengungkapkan, capaian tersebut menunjukkan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dengan baik di atas dokumen. Perencanaan harus mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang memberikan manfaat nyata.

Dicontohkan, pembangunan inklusif Jawa Tengah diarahkan agar pertumbuhan ekonomi berdampak pada penyediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, perluasan lapangan kerja diharapkan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah maupun antarpeduduk.

Capaian PPD 2026 sekaligus menambah rekam jejak Jawa Tengah, dalam penghargaan pembangunan daerah.

Pada PPD 2026, sebanyak 38 provinsi, 334 kabupaten, dan 86 kota ikut berpartisipasi.

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, PPD yang telah digelar sejak 2011 bukan sekadar ajang pemberian penghargaan.

Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi pemacu pemerintah daerah, untuk terus memperbaiki kualitas pembangunan.

“Penghargaan yang sederhana itu bukan hadiah, tetapi pemacu supaya bekerja lebih keras lagi,” jelas Rachmat.(Humas Jateng)*ul

Kegiatan itu digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih BPKAD Jateng, Kota Semarang, Rabu (30/9/2026).

Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Endro Hudiyono mengatakan, pencegahan menjadi prioritas dalam membangun pemerintahan berintegritas.

“Kegiatan ini kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemprov Jawa Tengah. Inspektorat ada dan hadir untuk melaksanakan fungsi early warning system,” kata Endro, saat kegiatan di lokasi.

Dia berharap, dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan KPK, budaya integritas dan antikorupsi bisa dipahami dan diwujudkan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dan jajaran pemerintah kabupaten/ kota.

“Sehingga secara berkesinambungan kita akan jalin komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama dalam hal pencegahan,” ujar Endro.

Dia menegaskan, langkah pencegahan perlu dikedepankan dibandingkan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

“Kata kuncinya, pencegahan tentu lebih baik daripada penindakan,” tegas Endro.

Sementara, Ketua Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API) KPK, Sugiharto, mengajak peserta terus menjaga integritas.

“Jawa Tengah yang sejahtera, maju, berkelanjutan, terbebas dari korupsi menjadi nyata,” tuturnya.

Pengurus Kompak API Bidang Pendidikan dan Kampanye, Agus Andriyanto, turut mengapresiasi komitmen Pemprov Jateng.

“Ini membuktikan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Agus mengenai jejaring antikorupsi.

Dia mengatakan, Kompak API telah membangun jejaring kerja sama dengan pemerintah provinsi. Menurut Agus, Pemprov Jateng telah menyediakan payung hukum bagi penguatan jejaring tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, budaya antikorupsi harus dibangun melalui pencegahan berkelanjutan.

“Upaya pencegahan di antaranya penguatan integritas dan pemahaman gratifikasi, sudah kita lakukan,” katanya.

Luthfi menilai, budaya antikorupsi membutuhkan pembentukan perilaku, bukan sekadar aturan atau pakta integritas.

“Budaya antikorupsi itu orientasinya adalah upaya pencegahan,” ujar Luthfi, dalam kegiatan tersebut.

Dia menegaskan, aparatur harus memiliki integritas agar tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas.

“Nyali untuk tidak bertindak korupsi merupakan bagian penting dari integritas,” kata Luthfi.

Menurutnya, integritas aparatur menjadi bagian dari marwah pemerintah daerah yang harus dijaga bersama. Luthfi berharap penguatan pencegahan bersama KPK mendorong Jawa Tengah menjadi pemerintahan yang bersih.

Penerima sertifikat dari Desa Krasak, Nanik Puji Lestari (31), mengaku sangat terbantu dengan adanya program PTSL. Sebelumnya, tanah yang ditempatinya belum memiliki sertifikat.

“Sebagai warga yang belum disertifikat rumahnya, ini sangat membantu. Senang sekali dengan adanya program ini. Kami dipermudah dari segi administrasi dan juga lebih murah,” ujar Nanik.

Diakui, sertifikat memberikan kepastian bagi masyarakat terkait status kepemilikan tanah. Dia berharap program sertifikasi tanah dapat terus dilanjutkan ke desa-desa lainnya.

Nanik juga menilai sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat, perlu terus dilakukan. Sebab, menurutnya, masih ada masyarakat yang belum memahami manfaat sertifikasi tanah dan proses administrasinya.

“Perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat, karena masih banyak masyarakat yang awam,” ungkapnya.

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji mengatakan, sertifikat tanah bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi merupakan bentuk kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat.

Dengan adanya sertifikat, masyarakat memiliki bukti legal atas tanah yang dimiliki, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan sekaligus mengurangi potensi konflik pertanahan di kemudian hari.

Grengseng juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah melepas tanah yang telah dimiliki, hanya karena kebutuhan ekonomi sesaat. Menurutnya, tanah merupakan aset yang nilainya dapat berkembang, seiring pertumbuhan wilayah dan pembangunan.

“Jangan berpikir hari ini saja. Cobalah berpikir harga 10 sampai 20 tahun yang akan datang,” ujar Grengseng.

Dia berharap tanah yang diwariskan dari generasi sebelumnya, dapat dijaga dan dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan serta masa depan keluarga.

Menurut bupati, sertifikat juga dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengembangkan tanahnya secara produktif. Apabila tanah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, diharapkan pengembangan tersebut tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat.

“Kalau mau digunakan untuk usaha, hak atas tanah ini juga harus dilindungi. Hak miliknya tetap milik masyarakat, sementara usahanya tetap berjalan, dan masyarakat mendapatkan nilai dari usaha tersebut,” jelasnya.

Grengseng menegaskan, tujuan utama program sertifikasi adalah memberikan kepastian hak kepada masyarakat, bukan semata-mata mempermudah terjadinya peralihan kepemilikan tanah.

Oleh karena itu, dia berharap masyarakat khususnya Desa Krasak dapat memanfaatkan sertifikat dengan bijak, serta mempertimbangkan kepentingan jangka panjang keluarga.

Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Magelang, Dede Rismanto menjelaskan, penyerahan sertifikat di Desa Krasak merupakan tindak lanjut dari program PTSL tahun 2026.

Untuk Desa Krasak, hasil pengukuran mencapai sekitar 3.500 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.200 sertifikat menjadi target penyelesaian dan diserahkan kepada masyarakat pada 2026.

“Untuk Desa Krasak, total yang diserahkan pada tahun 2026 sekitar 1.200 sertifikat. Hasil pengukurannya sekitar 3.500 (bidang), sehingga masih ada sekitar 2.000-an (bidang) yang akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya,” jelas Dede.

Menurutnya, bidang tanah yang telah melalui proses pengukuran pada 2025 dan 2026 tersebut, selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui pemberkasan di desa, sehingga proses sertifikasi dapat terus diselesaikan.

Dijelaskan, program PTSL dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Magelang, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan volume bidang tanah yang harus diselesaikan.

“Kita sisir desa demi desa. Desa yang belum mendapatkan, tentu di tahun-tahun berikutnya akan mendapatkan. Intinya kita tuntaskan desa demi desa,” ujarnya.

Dede berharap, secara bertahap seluruh bidang tanah masyarakat yang belum terdaftar dapat tersertifikasi.

“Harapan kami ke depan seluruh Kabupaten Magelang, terutama yang belum bersertifikat, secara bertahap bisa terdaftar dan bersertifikat,” pungkasnya.

Melalui program PTSL, masyarakat diharapkan semakin memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, sekaligus memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan aset tersebut bagi kepentingan keluarga dan masa depan. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Salaman, serta para purna Kepala Desa Krasak.

Penulis : Kontributor Kabupaten Magelang
Editor : Ul, Diskomdigi Jateng

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

Kunjungan dilakukan di tengah proses penanganan para penerima manfaat MBG yang mengalami gejala dugaan keracunan. Data per hari ini pukul 07.00 WIB, jumlah penerima manfaat yang terdampak telah mencapai lebih dari 700 orang.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah menjalani rawat jalan maupun diperbolehkan pulang. Sebanyak 34 pasien masih menjalani perawatan yang tersebar di RSUD Batang, RSUD Limpung, dan Puskesmas Bawang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab mengatakan, penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai standar operasional yang ada. Ketika muncul dugaan keracunan, lanjut dia, puskesmas terdekat melakukan kunjungan ke lokasi terdampak maupun ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Petugas kemudian mengambil sampel makanan untuk pemeriksaan laboratorium.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap air serta spesimen dari pasien, seperti muntahan maupun feses apabila terdapat keluhan diare. Petugas selanjutnya melakukan inspeksi sanitasi lingkungan, memeriksa dokumen, penggunaan alat pelindung diri, hingga peralatan kerja di SPPG.

Dia mengatakan, penjamah makanan pada umumnya juga telah mendapatkan pelatihan mengenai pengolahan makanan, serta langkah pencegahan keracunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Ida Susilaksmi mengatakan, penerima manfaat MBG berasal dari berbagai kelompok. Selain peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, program tersebut juga menyasar kelompok lainnya, termasuk balita dan ibu hamil.

Untuk pasien yang masih menjalani perawatan, menurut Ida, kondisinya terus menunjukkan perkembangan positif.

“Dari laporan semua fasilitas kesehatan yang saat ini sedang merawat, semua pasien dalam kondisi terhidrasi dan sudah dalam pemulihan,” jelasnya.

Ditambahkan, pasien masih terus dievaluasi oleh dokter penanggung jawab, untuk menentukan apakah kondisi mereka telah memungkinkan untuk dipulangkan. Adapun keluhan yang muncul pada penerima manfaat terdampak antara lain pusing, mual, diare, hingga sakit perut.

Zulfachmi menambahkan, penyebab pasti munculnya gejala tersebut masih belum dapat disimpulkan. Pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang telah dikirim ke Yogyakarta.

“Sampelnya baik air, makanan dan bahan makanan yang disajikan. Kalau ada muntahan, kita periksa muntahannya,” bebernya.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebelumnya telah melakukan penelusuran dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Penyebab kejadian akan ditentukan setelah hasil pemeriksaan dan investigasi selesai.

Operasional SPPG Bawang sendiri sementara dihentikan selama 30 hari, sambil menunggu proses investigasi. Penanganan terkait operasional SPPG menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. (Humas Jateng)*ul

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji mengatakan, gerakan tersebut tidak semata diarahkan untuk mengejar angka transaksi. Lebih dari itu, Blonjo Warung Tonggo diharapkan memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan usaha warung dan peningkatan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

“Berdampak ikut serta dalam membangun masyarakat, membangun peningkatan daya beli. Skala prioritas keberpihakannya jelas kepada kelas menengah ke bawah,” katanya, saat meluncurkan Gerakan Blonjo Warung Tonggo sekaligus mengundi tabungan Bank Bapas 69, di lapangan Pancuranmas, Secang, Minggu (27/9/2026).

Menurut bupati, program tersebut berangkat dari kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi mikro di lingkungan tempat tinggal ASN. Selama ini, ASN kerap berbelanja jauh dari rumah. Melalui gerakan tersebut, kebiasaan itu diarahkan agar sebagian kebutuhan sehari-hari dibelanjakan di warung tetangga.

“Ini gerakan keteladanan, bagaimana ASN di Kabupaten Magelang bisa meneladani masyarakat, untuk saling berbelanja satu sama lain dalam lingkup yang dekat,” ujarnya.

Program tersebut sebelumnya telah memasuki tahap soft launching pada Juli 2026. Hingga September, tercatat 19.643 transaksi dengan nilai mencapai Rp716.394.334.

Sementara itu, sebanyak 1.406 akun STUPA ASN telah aktif sebagai pembeli. Adapun warung yang terdaftar sebagai merchant aktif Mitra Gerakan Blonjo Warung Tonggo mencapai 744 warung, yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Magelang.

Grengseng mengungkapkan, angka tersebut masih akan terus berkembang. Pemerintah tidak ingin Blonjo Warung Tonggo hanya ramai dalam pemberitaan, tetapi minim dampak terhadap pelaku usaha.

“Kita ukur betul. Tiga bulan kemarin kita ukur kekurangannya seperti apa, pelayanan seperti apa, bagaimana kondisi UMKM-nya. Itu sudah diidentifikasikan,” bebernya.

Pemkab Magelang juga mulai membuka cakupan program, agar tidak hanya melibatkan ASN di lingkungan Setda. Ke depan, gerakan tersebut diharapkan dapat menjangkau ASN di kecamatan, tenaga kesehatan, guru hingga perangkat desa.

“Setahap demi setahap. Kita tidak ingin program ini menjadi program yang hanya tinggi di pemberitaan, tapi minim dampak,” tegas Grengseng.

Sementara, Direktur Utama Bank Bapas 69, Rohmad Widodo menjelaskan, pihaknya menjadi mitra dalam program tersebut melalui penyediaan aplikasi e-wallet STUPA dan InstaQRIS sebagai sarana transaksi. Sistem tersebut diharapkan memudahkan ASN bertransaksi, sekaligus membantu pemantauan perkembangan program.

Rohmad menyampaikan, pihaknya berkomitmen terus mendukung program pemerintah daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat. Terlebih, sebagai bank lokal milik Pemerintah Kabupaten Magelang, Bank Bapas 69 tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gerakan Blonjo Warung Tonggo pun menjadi salah satu bentuk sinergi tersebut. Dengan mengarahkan belanja ASN ke warung sekitar, perputaran uang diharapkan tetap berada di lingkungan masyarakat, dan memberikan efek berantai bagi pelaku usaha mikro.

Penulis : Kontributor Kabupaten Magelang
Editor : Ul, Diskomdigi Jateng

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) Kabupaten Rembang, Isti Choma Wati mengatakan, Festival Unen-Unen merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkenalkan seni dan kebudayaan Rembang kepada masyarakat.

“Ini kegiatan dari Dinbudpar, pementasan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Rembang, namun kita menggunakan nama Festival Unen-Unen agar masyarakat penasaran, dan akhirnya mengetahui bahwa festival ini menampilkan kesenian dan kebudayaan Rembang,” jelas Isti.

Menurutnya, pelaksanaan festival juga diarahkan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak, sekaligus mendorong regenerasi pelaku seni. Pelibatan generasi muda dinilai penting, agar kesenian daerah tetap dikenal dan berkembang di masa mendatang.

Disampaikan, Festival Unen-Unen merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya diawali dengan Rembangan Fest, sekitar dua pekan lalu. Jika Rembangan Fest melibatkan pelajar SMP dengan edukasi pembuatan wayang dari jerami, Festival Unen-Unen memberikan edukasi kepada pelajar SD melalui kegiatan mewarnai.

“Kita rangkul semua, agar regenerasi kita lebih cepat. Di SMP kemarin ada 100 siswa dan hari ini SD juga 100 siswa,” katanya.

Pihaknya juga melibatkan siswa dari sekolah negeri dan swasta, termasuk sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Selain pelajar, berbagai kelompok seni juga diberikan ruang untuk tampil, dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Isti menambahkan, kesenian yang ditampilkan tidak hanya berasal dari seni tradisional Rembang. Pertunjukan barongsai dan liangliong juga dihadirkan, sebagai bagian dari upaya memberikan ruang bagi berbagai komunitas seni untuk berkembang.

Pemain barongsai, Stephen mengaku senang dapat tampil di hadapan masyarakat dalam Festival Unen-Unen. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan barongsai, kepada masyarakat sekaligus tampil bersama kelompok seni lainnya.

“Harapan saya, barongsai semakin lama semakin maju dan rakyat semua bisa melihat barongsai tersebut. Semoga event-event seperti ini bisa lancar, terus maju, dan sering digelar supaya menjadi hiburan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, warga Desa Kabongan Kidul, Wisnu mengapresiasi kegiatan tersebut, karena memberikan ruang bagi para seniman untuk tampil. Ia menilai pertunjukan seperti Barongan Ndas Papat juga dapat memperkenalkan kesenian yang belum banyak diketahui masyarakat.

“Seperti tadi ada pertunjukan Barongan Ndas Papat, yang tidak banyak orang tahu. Bahkan musik seperti ini bisa memberikan wawasan, yang lebih bagi masyarakat Rembang,” tuturnya.

Menurut Wisnu, kegiatan seni dan budaya juga dapat menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat. Selain menambah wawasan, festival yang terbuka untuk umum tersebut dapat dinikmati bersama keluarga maupun teman, tanpa dipungut biaya.

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan dimulai pada siang hari dengan kegiatan belajar mewarnai yang diikuti sekitar 100 anak SD. Selain itu, masyarakat juga dapat menyaksikan pameran seni tanah gerak yang menjadi bagian dari festival.

Memasuki malam hari, berbagai pertunjukan seni ditampilkan untuk menghibur masyarakat. Di antaranya, barongsai dan liangliong, Barongan Ndas Papat, Unen-Unen Rengel, serta geguritan. Kegiatan semakin semarak dengan hadirnya sejumlah kuliner tradisional. Pengunjung dapat menikmati kacang, tela godhok, hingga kopi lelet, sembari menyaksikan pertunjukan seni.

Penulis: Mifta Rembang
Editor: Di, Diskomdigi Jateng

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)

28 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

Dimulai pukul 03.00 WIB, Chandra mendatangi SPPG Ngablak 1, Ngablak 2, Sumur 1, Sumur 2, Ngawen, dan Ngablak (Dukuh Kramat). Tak hanya meninjau bahan makanan, bupati beserta jajaran juga menyoroti soal kualitas bahan pangan, alur kerja di dalam dapur, hingga pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Dalam peninjauan tersebut, Chandra menemukan persoalan pada proses sortir bahan makanan. Salah satunya, jeruk dengan kondisi kulit yang berubah warna menjadi agak kehitaman, yang dinilai berisiko menyebabkan kontaminasi silang terhadap bahan makanan lainnya.

“Tadi jeruknya kita ketahui banyak yang warnanya sudah agak hitam. Walaupun mungkin kalau dibuka masih layak untuk dimakan, kotoran itu bisa mengontaminasi makanan yang lain,” tegas Chandra.

Selain bahan pangan, pengelolaan IPAL menjadi perhatian dalam sidak. Pada beberapa lokasi, fasilitas tersebut dinilai belum berfungsi optimal, karena saluran air belum dilengkapi grease trap atau penyaring lemak. Akibatnya, sisa lemak dari proses pengolahan makanan masih berpotensi terbawa ke saluran pembuangan.

“IPAL ini berdampak langsung dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jangan sampai terjadi komplain-komplain dari masyarakat,” ujar Chandra.

Menurutnya, temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap kualitas bahan dan fasilitas yang digunakan, dalam proses penyediaan makanan.

Untuk itu, Chandra meminta seluruh kepala SPPG dan mitra penyedia, untuk memperketat pengawasan bahan baku. Pemilihan pemasok, menurutnya, tidak boleh hanya mempertimbangkan harga, tanpa memastikan standar keamanan dan kualitas bahan pangan.

“Kepada mitra-mitra SPPG, berikan yang terbaik buat putra-putri kita. Jangan sampai mengambil supplier-supplier yang murah, karena ini menjadi salah satu faktor pemicu masalah keracunan di SPPG,” kata Chandra.

Selain kualitas bahan, lanjutnya, alur kerja di dalam dapur juga diminta dibenahi. Pengaturan keluar-masuk makanan, area pemorsian, ruang pendinginan, serta pemisahan gudang basah dan gudang kering harus dijalankan sesuai SOP.

“SOP harus dijalankan sepenuhnya. Kami harapkan Kepala SPPG se-Kabupaten Pati terus memperhatikan SOP-SOP yang ada di BGN. Kalau ini dilakukan, potensi keracunan bisa diminimalisasi,” tutur Chandra.

Dalam sidak tersebut, Chandra juga menemukan dapur penyedia di Dukuh Kramat, Desa Ngablak, yang dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan operasional. Fasilitas tersebut, termasuk penggunaan lantai epoxy, dinilai dapat menjadi rujukan bagi SPPG lainnya di Kabupaten Pati.

“Yang pertama tadi di Ngablak, SPPG-nya sudah memenuhi standar dan bagus secara tempatnya. Itu juga bisa menjadi rujukan SPPG-SPPG di Kabupaten Pati,” ujarnya.

Chandra menegaskan, pihaknya akan melanjutkan pengawasan terhadap operasional SPPG secara berkala. Laporan masyarakat terkait kualitas makanan juga akan ditindaklanjuti, untuk menelusuri sumber persoalan dan menentukan langkah penyelesaiannya.

“Sidak-sidak ini akan terus kami lakukan, dalam upaya pencegahan keracunan ataupun untuk mencegah adanya makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kami ingin program ini benar-benar bisa bermanfaat bagi anak-anak kita,” kata Chandra.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Luky Pratugas Narimo menyampaikan perkembangan pemeriksaan laboratorium, terkait dugaan kejadian keracunan MBG di Kecamatan Gembong. Parameter mikrobiologi telah selesai diperiksa, sedangkan parameter kimia masih dalam proses.

“Hasilnya sedang kami serahkan ke RSUD RAA Soewondo, untuk dilakukan ekspertisi oleh dokter spesialis patologi klinik. Setelah seluruh hasil keluar, termasuk parameter kimia, akan kami serahkan kepada Satgas MBG untuk menjadi acuan kebijakan selanjutnya,” jelas Luky.

Penulis: Kontributor Kab Pati
Editor: Di/Ul, Diskomdigi Jateng

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)

28 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Gelar Seni Budaya 2026, di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu (27/9/2026). Menurutnya, gelaran seni budaya seperti itu memiliki peran penting di tengah perkembangan zaman modern, ketika interaksi dan rasa kebersamaan di kalangan masyarakat mulai menghadapi berbagai tantangan. Melalui kegiatan kesenian, anak-anak dapat belajar bekerja sama, saling mendukung, sekaligus membangun rasa percaya diri.

“Dengan kesenian, anak-anak dapat bekerja sama, bahu membahu untuk menampilkan pertunjukan yang luar biasa,” ujar Chandra.

Apresiasi disampaikan Chandra atas penampilan para pelajar dari sejumlah SMP di Kabupaten Pati, yang membawakan pertunjukan Sendratari Sapi Pragolo. Menurutnya, penampilan tersebut menjadi bukti, generasi muda Pati memiliki potensi dan talenta yang luar biasa di bidang kesenian.

Lebih lanjut, Chandra menyampaikan, penampilan para pelajar di Anjungan Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga, sekaligus motivasi bagi mereka untuk terus mengembangkan potensi. Dia berharap, kolaborasi dengan paguyuban masyarakat Jawa Tengah, termasuk para perantau asal Pati, dapat terus terjalin, dalam mendukung kegiatan budaya dan pembangunan daerah.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus mendorong kegiatan kesenian dan pementasan budaya bagi generasi muda, termasuk rencana menghidupkan kembali Alun-Alun Kembang Joyo, sebagai salah satu pusat kegiatan kesenian pada 2027, dengan dukungan panggung yang lebih lengkap.

Sebagai informasi, Gelar Seni Budaya 2026 di TMII tersebut diikuti peserta didik dari sejumlah SMP di Kabupaten Pati, Sanggar Karawitan Seni Kabupaten Pati, dan perwakilan Paguyuban Perantau Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta.

Penulis: Kontributor Kab Pati
Editor: Di, Diskomdigi Jateng

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

28 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)

28 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)

28 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)

Ada tiga titiik yang ditinjau Gibran dan Ahmad Luthfi, yaitu RSUD Limpung, Puskesmas Bawang, dan SD Pasusukan Bawang. Saat peninjauan di Puskesmas Bawang, Wapres mendengar keluhan dan aspirasi warga.

Tercatat korban yang saat ini masih dirawat di Puskesmas Bawang ada delapan orang. Terdiri atas empat orang dewasa dan empat orang usia pelajar. Dari jumlah tersebut, terdapat seorang pasien yang baru datang pada Senin (28/9/2026) pagi.

Gibran dan Ahmad Luthfi tiba di Puskesmas Bawang sekira pukul 10.00 WIB, setelah sebelumnya meninjau penanganan dan berdialog dengan korban di RSUD Limpung. Sesampainya di lokasi, keduanya didampingi Bupati Batang M Faiz Kurniawan, langsung menuju Ruang Anggrek, Dahlia, dan Mawar, untuk menemui sejumlah korban.

Setelah dari Puskesmas Bawang, Wapres dan Gubernur Jateng kemudian meninjau dan berdialog dengan para wali murid di SD Negeri Pasusukan.

Dalam dialog itu, para wali murid tidak meminta program MBG dihentikan. Mereka berharap program tersebut tetap berjalan, dengan tata kelola yang lebih baik.

Wali murid, Nuriah menyampaikan keluhan, sekaligus harapan terkait pelaksanaan MBG ke depan. Menurutnya, Wapres Gibran juga menyampaikan keinginan untuk memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah Bawang, Batang.

Perbaikan tersebut dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Sebab, meski kondisi anaknya kini telah membaik, pengalaman tersebut masih meninggalkan trauma. Anaknya sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama tiga hari. Kini, kondisinya telah membaik dan sudah kembali bersekolah.

Nuriah berharap, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi, sehingga tidak ada lagi anak yang mengalami kejadian serupa.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran dan Ahmad Luthfi juga menyapa para siswa yang terdampak. Salah satunya Faiz Fatih Ardani, siswa kelas 6 SD Negeri Pasusukan.

Faiz mengatakan kondisinya kini sudah membaik dan masih dalam masa pemulihan. Dia berharap, pengelolaan MBG bisa lebih baik lagi.

“Semoga itu program MBG bisa diperbaiki dan dilanjutkan,” katanya.

Harapan serupa disampaikan As’ad Arif Nurul Munji, siswa kelas 6 SD Negeri Pasusukan, yang juga terdampak.

“Tetap dilanjutkan, diperbaiki,” ujarnya.

Berdasarkan data SD Negeri Pasusukan, sebanyak 26 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6, terdampak keracuban. Selain siswa, terdapat tujuh orang terdampak, termasuk kepala sekolah. Para korban mulai merasakan gejala secara bervariasi sejak Rabu (23/9/2026).

Kepala SD Negeri Pasusukan Maryana mengatakan, gejala tidak muncul secara bersamaan setelah makanan MBG dikonsumsi. Makanan tiba sekitar pukul 08.30 WIB, dan dikonsumsi siswa sekitar pukul 09.00 WIB, saat jam istirahat. Namun, keluhan baru muncul beberapa jam kemudian.

Menurut Maryana, waktu munculnya gejala pada siswa juga berbeda-beda. Ada yang mulai merasakan keluhan pada malam hari, ada pula yang baru mengalami gejala pada keesokan harinya.

“Kalau untuk anak-anak beragam dari mulai malam. Ada juga yang esok harinya. Enggak sama,” ujarnya.

Maryana mengatakan, 26 siswa yang terdampak telah pulang ke rumah. Sementara satu guru masih menjalani perawatan di RSUD Limpung. Keluhan yang paling banyak dirasakan adalah mual dan diare.

Dia berharap, kejadian tersebut menjadi perhatian agar pelaksanaan MBG ke depan semakin aman bagi anak-anak.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Bawang, Ida Suryani, mengatakan, penanganan di puskesmas itu dimulai pada Rabu saat pasien berdatangan. Total ada 597 orang dengan rincian 32 orang rawat jalan di puskesmas, 384 orang rawat jalan, dan 182 orang dirujuk ke RSUD Limpung, RSUD Batang, dan Puskesmas Rawat Inap lainnya di Batang. Rentang usia korban mulai dari balita sampai lansia.

“Hari ini yang masih dirawat inap di sini ada 8 orang, dan kondisinya sudah cukup membaik,” kata dia.

Ida menjelaskan, keluhan yang diderita pasien saat tiba di Puskesmas Bawang adalah mual, sakit perut, muntah, diare, dan panas-dingin. Dari hasil pemeriksaan, belum diketahui secara pasti terkait penyebabnya. Hasil laboratorium baru akan keluar setelah 20 hari.

Ditambahkan, peristiwa keracunan tersebut menjadi pelajaran bersama, sehingga langkah antisipasi akan terus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang. Tentunya, dimulai dari pihak SPPG yang memiliki wewenang dalam penyediaan makanan untun MBG.

“Kita juga sudah kerja sama dengan SPPG untuk masalah kelaikan sanitasi higienisnya, puskesmas juga sering meninjau ke SPPG supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Koordinasi dengan SPPG berjalan,” jelasnya. (Humas Jateng)*ul

Penandatanganan itu dilakukan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, dalam acara rapat paripurna DPRD Jateng, di Gedung Berlian Semarang, Senin (28/9/2026).

Dalam kesepakatan tersebut, Taj Yasin mengatakan, dalam perubahan APBD Jateng 2026 ini, yang menjadi fokus adalah pembangunan infrastruktur, meliputi penambahan ruas jalan, marka jalan, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah, dan lainnya.

“Kita fokuskan untuk infrastruktur. Itu yang menjadi prioritas kami,” kata dia, seusai acara.

Sosok yang akrab disapa Gus Yasin ini mengungkapkan, pihaknya juga terus menggenjot pendapatan daerah untuk program-program di wilayahnya. Mulai dari sosialisasi kepada masyarakat agar taat membayar pajak, serta upaya aktif mendatangkan investor ke Jawa Tengah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menggenjot pendapatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberlakukan kebijakan relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pajak progresif, hingga pembebasan sanksi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari Jasa Raharja. Relaksasi tersebut berlaku mulai 21 September sampai 28 Desember 2026.

Relaksasi pembebasan denda pajak dan pajak progresif tersebut telah disetujui Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Kemudian dikuatkan dengan penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/321, tentang pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan pembebasan progresif pajak kendaraan bermotor. (Humas Jateng)*ul

Sebab, investasi awal untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan dinilai masih mahal, sementara kemampuan agunan IKM relatif terbatas.

“Industri kecil ini, IKM ini rata-rata agunannya juga kecil, sementara untuk melaksanakan industri ramah, membutuhkan biaya yang besar,” kata Taj Yasin, saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi memberikan keynote speech, dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Strategis bertema “Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah”, yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (28/9/2026).

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menyebut, penggunaan teknologi hijau memang dapat membuat biaya operasional lebih efisien dalam jangka panjang. Namun, manfaat tersebut membutuhkan waktu, sedangkan modal harus disiapkan sejak awal.

Karena itu, dia meminta hasil FGD tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan terobosan pembiayaan yang sesuai dengan karakter IKM.

“Ini yang harus kita dorong bersama-sama, dan kita carikan terobosan-terobosan,” terang wagub.

Taj Yasin menilai, pembahasan tersebut penting karena sektor industri menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Jawa Tengah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah pada semester pertama 2026 tumbuh 5,80 persen.

Sektor industri menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah, dengan kontribusi 33,18 persen. Berikutnya sektor perdagangan 13,78 persen, dan pertanian 12,56 persen.

“Kita tidak cukup hanya berbicara bagaimana mempertahankan pertumbuhan, kita juga harus berbicara tentang bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, daya saing yang lebih kuat, lapangan kerja yang semakin berkualitas, dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang,” beber Gus Yasin.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan pembiayaan hijau diperlukan sebagai bagian dari upaya memitigasi risiko krisis lingkungan, sekaligus mendukung arah pembangunan Jawa Tengah 2025-2030.

Taufik mengatakan, perbankan di Jawa Tengah mendukung penuh pembiayaan hijau, melalui penyaluran kredit kepada sektor yang berpotensi mendukung pembiayaan hijau. Walaupun sejauh ini jumlah yang mengajukan kredit di sektor tersebut relatif kecil.

Dia menjelaskan, peningkatan pembiayaan hijau membutuhkan kolaborasi pemerintah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, pakar lingkungan, dan pelaku industri.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholders, untuk meningkatkan potensi pembiayaan hijau di Jawa Tengah,” tandas Taufik.(Humas Jateng)*ul

Dukungan tersebut salah satunya berupa penyediaan alat diagnostik TBC, untuk 884 puskesmas di Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Sumarno, saat acara Pembukaan Monitoring dan Evaluasi Active Case Finding (ACF) TBC Provinsi Jawa Tengah, di Anaya Azana Villa & Resort Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Senin (28/9/2026).

Sumarno mengatakan, dukungan alat screening TBC dari Kemenkes, menjadi modal penting bagi Jawa Tengah untuk mempercepat penemuan kasus. Selain penyediaan alat, penanganan TBC juga akan diperkuat melalui kolaborasi dengan kader di tingkat desa.

“Di masing-masing desa nanti juga ada kader berdasarkan kasus. Operasional dari Kementerian Kesehatan,” ujar Sumarno.

Menurut dia, kolaborasi tersebut menjadi kekuatan untuk mempercepat penemuan kasus TBC. Namun, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan menemukan dan mengobati pasien yang sudah terjangkit. Penelusuran terhadap orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, juga harus menjadi perhatian.

Karena itu, menurut Sumarno, penelusuran kontak erat perlu dilakukan secara lebih aktif. Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri juga menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan program pemberantasan TBC, sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

“Kita memonitor selama beberapa bulan ini, apa yang telah dikerjakan dan melihat perkembangannya. Kita melihat apa yang masih kurang dan kita saling mengisi,” kata Benjamin.

Dia menjelaskan, upaya penanggulangan TBC saat ini tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC.

Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan pemeriksaan menggunakan X-ray. Langkah itu diharapkan dapat menemukan kasus lebih awal, sehingga masyarakat yang membutuhkan obat pencegahan dapat segera ditangani, sementara pasien yang sakit dapat memperoleh pengobatan.

“Untuk pengobatan sudah bagus. Kita sekarang mengejar di pencegahan. Masyarakat yang kontak erat dilakukan CKG dengan X-ray,” jelasnya.

Benjamin menambahkan, khusus Jawa Tengah, seluruh puskesmas akan mendapatkan alat diagnostik TBC. Total terdapat 884 puskesmas di Jawa Tengah yang akan menerima alat tersebut mulai bulan depan.

Dukungan peralatan tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya active case finding, sekaligus mempercepat penemuan dan penanganan TBC hingga tingkat pelayanan kesehatan dasar.

Acara tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Dinas Kesehatan dari sejumlah provinsi antara lain Provinsi DIY, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pada kesempatan itu juga dicanangkan Desa/Kelurahan Siaga TB di Jawa Tengah. (Humas Jateng)*ul

Project Director Borobudur 100 Fajar Ali Setyo Tirtonagoro mengatakan, acara ini rencananya akan dilaksanakan pada pada 19-20 Desember 2026 di daerah Borobudur Kabupaten Magelang. Penyelenggara menargetkan 1.000 peserta. Event tersebut akan mempertandingkan kategori 100 kilometer, 50 kilometer, 25 kilometer, dan 5 kilometer pada 19-20 Desember 2026.

Peserta yang mengikuti perlombaan dipersyaratkan memberikan donasi paling lambat pada 10 Desember 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengapresiasi penyelenggaraan Borobudur 100 yang tidak sekadar mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga membawa misi sosial untuk membantu anak-anak penyandang cerebral palsy.

“Kami terima kasih sekali bahwa event ini juga membawa misi sosial yang luar biasa. Bagaimana mengumpulkan dana untuk donasi bagi anak-anak kita yang kena cerebral palsy,” ujar Sumarno, saat launching Borobudur 100 di Atrium Mall Artos Magelang, Sabtu (26/9/2026).

Dia mengatakan, anak-anak dengan cerebral palsy membutuhkan dukungan dalam berbagai aspek, mulai dari perawatan hingga kebutuhan penunjang lainnya. Menurutnya, keterlibatan masyarakat melalui kegiatan sosial seperti Borobudur 100 dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Untuk penanganan anak-anak kita ini butuh dukungan untuk perawatan, untuk pemberian makanan tambahan, juga mungkin untuk menuju tempat perawatan butuh kendaraan yang ramah disabilitas,” jelasnya.

Sumarno menilai, dukungan terhadap penyandang cerebral palsy merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Pemerintah, kata dia, memiliki peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi keterlibatan berbagai pihak juga diperlukan karena tidak seluruh persoalan sosial dapat ditangani pemerintah sendiri.

Karena itu, Sumarno berharap Borobudur 100 tidak berhenti sebagai sebuah event olahraga. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong dan menginspirasi masyarakat, untuk semakin peduli terhadap sesama, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

“Kami berharap event-event seperti ini juga akan memberi motivasi kepada masyarakat, untuk peduli sesama,” ujarnya.

Sekda berharap, semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk berpartisipasi dalam kegiatan serupa.

“Mudah-mudahan nanti juga menginspirasi masyarakat untuk lebih banyak berpartisipasi, lebih banyak peduli kepada saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung,” tandas Sumarno. (Humas Jateng)*ul

Sepanjang Januari sampai September 2026, telah terselenggara puluhan event lari, baik event skala komunitas, fun run, run for charity, hingga skala nasional dan internasional. Pada September 2026 saja, event lari telah terselenggara di berbagai daerah mulai dari Kota Semarang, Surakarta, Kabupaten Semarang, Banyumas, dan berbagai daerah lainnya.

Terbaru adalah event Solo Run Fest 2026 yang digelar di Stadion Manahan-Taman Balekambang, Kota Surakarta, Minggu (27/9/2026). Event itu diikuti sekitar 7.000 pelari dengan kategori half marathon, 10K, dan 5K, mulai dari elite runners, master, hingga pelajar.

Pada hari yang sama juga ada gelaran Gajah Trail Run (GTR) Ultra di Kabupaten Semarang dengan rute melintasi tiga gunung, yaitu Gunung Gajah, Gunung Telomoyo, dan Gunung Kendil. Sementara di Kota Semarang juga ada event Sultan Agung Fun Run, dengan titik start di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Pekan lalu, Minggu (20/9/2026), event Bank Jateng Friendship Run 2026 sebagai ajang pemanasan Borobudur Marathon 2026 juga digelar di Kota Semarang. Event tersebut diikuti sekitar seribu pelari dari berbagai kalangan. Event serupa sebelumnya digelar bulan Agustus di Kabupaten Boyolali.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Sekda Jawa Tengah Sumarno, tercatat juga telah mengikuti beberapa event lari sepanjang tahun ini.

Dalam berbagai kesempatan, Ahmad Luthfi melihat potensi besar gelaran olahraga lari. Selain menghidupkan pariwisata olahraga (sport tourism) juga menggerakkan ekonomi daerah.

“Kegiatan lari itu untuk hidup sehat, selain itu UMKM kita dapat berkembang. Ini bentuk pola hidup sehat di Provinsi Jawa Tengah dan seluruh daerah,” kata gubernur, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, banyaknya penyelenggaraan event lari di berbagai daerah merupakan bagian dari upaya mengembangkan sport tourism (pariwisata olahraga) di Jawa Tengah.

“Kita pinginnya nanti di seluruh Jawa Tengah ada event trail run. Ini bagian kita untuk pengembangan sport tourism di Jawa Tengah,” terang Sumarno.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Aria Chandra Destianto berharap, lebih banyak event-event serupa yang digelar di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mendukung penuh seluruh event lari dan sport tourism di berbagai daerah.

“Tidak hanya di Solo dan Semarang, di kota-kota lain kami tunggu kegiatan serupa,” tuturnya.

Sementara itu Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, menyampaikan, Solo Run Fest (SRF) merupakan event tahunan dan sudah menjadi salah satu event flagship di Kota Surakarta.

“Kami mengusung tema sport tourism, selaras dengan Provinsi Jawa Tengah yang akan menumbuhkan pariwisata, ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja, serta UMKM bahagia,” katanya, usai merampungkan SRF 2026 kategori 5K.

Respati menegaskan, event itu akan terus ditingkatkan, mulai dari jumlah peserta di mana pada 2025 diikuti sekitar 5.000 pelari, menjadi 7.000 pelari pada 2026. Kepuasan masyarakat dan peserta, menjadi salah satu kunci peningkatan event tersebut setiap tahunnya.

“Tahun depan lebih berkualitas lagi dan bisa menjadi promosi pariwisata Jawa Tengah. Kita sudah kunci empat event lari di Surakarta, yaitu Solo Run Fest, Mangkunagaran Run, Run for Humanity, dan Soekarno Run. Sehingga, ekonomi terus bergulir sampai miliaran (rupiah) setiap event,” jelasnya.

Peserta SRF 2026 asal Jakarta, Grecia Hutapea, mengakui event tersebut sangat keren. Meskipun jalur lari melintasi kawasan Car Free Day (CFD) di Jalan Slamet Riyadi, tapi tidak rebutan dengan masyarakat. Suasananya juga lebih teduh karena banyak pepohonan di sepanjang rute, serta titik cheering yang banyak.

“Lari di sini itu juga sambil lihat budayanya, sempat lewat Mangkunegaran juga,” ujar Grecia yang ikut kategori 10K. (Humas Jateng)*ul

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat peringatan ‘World Rabies Day 2026″, di Taman Indonesia Kaya, Kota Semarang, Minggu (27/9/2026).

Penyediaan vaksin dalam jumlah tersebut, kata Taj Yasin, menjadi langkah penting untuk mempertahankan status Jawa Tengah, sebagai provinsi bebas rabies yang telah disandang sejak 1997. Sebab, menurut dia, upaya-upaya pencegahan tetap terus dilakukan, mengingat adanya mobilitas dan perpindahan hewan antardaerah.

“Bebas itu tidak harus terus kita santai. Kita juga harus waspada,” ujarnya.

Taj Yasin mengatakan, Jawa Tengah memiliki wilayah perbatasan dengan sejumlah daerah lain. Sementara itu, perpindahan hewan tidak dapat sepenuhnya dikontrol setiap saat. Kondisi tersebut membuat vaksinasi menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga populasi hewan tetap terlindungi.

Terlebih, menurutnya, jumlah masyarakat yang memelihara hewan, khususnya anjing dan kucing, semakin meningkat. Karena itu, para pemilik hewan diimbau memastikan hewan peliharaannya, mendapatkan vaksinasi dan melakukan konsultasi dengan dokter hewan.

“Kita harus bersama-sama untuk mendukung gerakan bebas rabies,” kata Gus Yasin, sapaannya.

Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada para dokter hewan dan tenaga medis, yang telah mendedikasikan diri dalam menjaga Jawa Tengah tetap bebas rabies. Upaya tersebut dinilai penting, karena rabies merupakan penyakit yang membahayakan.

Dia menekankan, pencegahan harus menjadi prioritas. Langkah vaksinasi secara masif merupakan bagian dari upaya membangun perlindungan sejak awal, bukan hanya menunggu munculnya kasus untuk kemudian ditangani.

Gus Yasin berharap, gerakan vaksinasi rabies dengan dukungan 10.000 dosis tersebut, dapat memperkuat kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan hewan, komunitas pecinta hewan, serta masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares mengatakan, penyediaan vaksin gratis tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap hewan, sekaligus mencegah ancaman rabies terhadap masyarakat.

Menurutnya, vaksinasi menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan status Jawa Tengah, yang telah dinyatakan bebas rabies sejak 1997. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat terdapat risiko masuknya kembali penyakit tersebut ke Jawa Tengah.

Sementara itu, para pemilik hewan menyampaikan terima kasih terhadap program vaksin gratis yang diadakan Pemprov Jateng.

“Kalau mandiri lumayan harganya, 300-an ribu (rupiah),” kata Septi, warga yang membawa anjing tekel dan golden collie miliknya untuk ikut vaksin gratis.

Hal senada disampaikan Rahma, yang membawa dua kucing ras Persia untuk mendapatkan vaksin dalam event tersebut.

“Senang sekali karena gratis,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul

Acara yang diselenggarakan Timedoor Academy itu dibuka Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Minggu (27/9/2026).

Ketua Panitia YCWC 2026, Rahma Asyifa mengatakan, jumlah pendaftar gelaran ini mencapai 250 peserta, namun yang lolos tahap penyisihan sebanyak 50 orang.

Mengusung tema “AI for Daily Life”, YCWC 2026 memberikan kesempatan kepada inovator muda untuk menciptakan solusi digital yang praktis dan solutif terhadap berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian tersebut akan berlanjut hingga International Grand Final YCWC 2026.

Menurut Rahma, YCWC tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis peserta dalam coding dan AI. Kompetisi tersebut juga dirancang untuk mengasah tiga kemampuan utama, yakni kreativitas, kolaborasi, dan komunkasi. Selain itu juga untuk memperkuat literasi digital.

“Ini untuk membuktikan bahwa generasi muda adalah pionir perubahan, yang memegang kunci inovasi masa depan di level global,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menilai, penguasaan AI menjadi kebutuhan penting untuk mendorong pelayanan publik di Jawa Tengah agar semakin cepat, mudah, dan transparan. Teknologi tersebut dapat dikembangkan untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat dan efisien.

Menurutnya, generasi muda perlu diarahkan agar tidak hanya menjadi pengguna berbagai platform digital. Mereka harus didorong menjadi pencipta aplikasi dan program yang dapat memberikan solusi atas persoalan sehari-hari, termasuk mendukung kebutuhan pelayanan publik.

Karena itu, dia mengapresiasi penyelenggaraan YCWC 2026 yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar sekaligus mengembangkan inovasi berbasis teknologi.

Taj Yasin juga berharap, kegiatan seperti YCWC dapat terus diperbanyak dan dimasifkan. Menurutnya, semakin banyak ruang bagi anak-anak untuk belajar coding dan AI, semakin besar pula peluang munculnya inovator muda yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kemajuan daerah.

Dia meyakini, kemampuan generasi muda di Jawa Tengah dalam bidang teknologi, memiliki potensi untuk bersaing secara internasional.

Taj Yasin berharap, exhibition YCWC 2026 tidak berhenti sebagai ajang kompetisi, tetapi menjadi momentum untuk menjaring talenta-talenta muda yang memiliki kemampuan dalam pengembangan aplikasi dan program berbasis AI.

“Saya berharap dengan adanya eksibisi kali ini akan mencetuskan atau menjaring anak-anak yang luar biasa dalam program, sehingga ini akan membanggakan kita bersama,” pungkasnya. (Humas Jateng)*ul

Karya-karya tersebut didorong untuk berkembang menjadi intellectual property (IP) yang memiliki nilai budaya sekaligus potensi ekonomi.

Semangat tersebut menjadi salah satu isu utama dalam penyelenggaraan SEWUNARA (Semarang International Art & Design Festival) x Semarang IP Summit 2026 di BINUS @Semarang.

Kegiatan yang berlangsung pada 26 September hingga 10 Oktober 2026 tersebut mengangkat tema “Kota Masa Depan”.

SEWUNARA x Semarang IP Summit menjadi ruang pertemuan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pemerintah, pelaku industri, organisasi profesi, desainer, seniman, kreator hingga mahasiswa dari berbagai negara.

Kolaborasi tersebut tidak hanya membicarakan perkembangan seni dan desain, tetapi juga memperluas diskusi mengenai bagaimana sebuah ide kreatif dapat dikembangkan, dilindungi dan memiliki nilai berkelanjutan melalui intellectual property.

Kreativitas Anak Muda Jadi Perhatian
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah untuk kembali menggerakkan industri kreatif di Kota Semarang.

Menurut Agustina, Semarang IP Summit nantinya tidak berhenti sebagai kegiatan satu kali. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan pengembangan agenda ekonomi kreatif melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.

“Bagus ini. Dan ini akan diperbesar nanti dengan acara-acara yang lainnya lagi,” kata Agustina.

Ia mengatakan IP Summit akan dikolaborasikan dengan sejumlah perangkat daerah. Potensi kreativitas anak muda akan ditangkap melalui berbagai agenda yang dapat mendukung perkembangan ekonomi kreatif.

“IP Summit ini oleh Dinas Perindustrian dijadikan satu. Nanti akan ditangkap oleh teman-teman dari Arsip dan Kominfo kemudian untuk membuat berbagai macam event yang menangkap ekonomi kreatif anak-anak muda,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah agenda lanjutan saat ini tengah dipersiapkan Pemerintah Kota Semarang.

“Tunggu saja. Pasti sebentar lagi karena sedang digodok. Dan kita bersyukur tamu-tamu serta narasumbernya keren-keren,” kata Agustina.

Ia juga mengapresiasi BINUS @Semarang yang menyediakan ruang untuk mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku industri dan komunitas kreatif.

“Terima kasih BINUS ya karena sudah memfasilitasi dan mudah-mudahan ini menjadi langkah pertama bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menggairahkan kembali industri kreatif yang ada di Kota Semarang,” ujarnya.

Dorong IKM Masuk Ekosistem Ekonomi Kreatif
Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang, Arwita Mawarti, mengatakan IP Summit menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan potensi generasi muda yang memiliki ide dan karya kreatif.

Menurutnya, Semarang memiliki banyak anak muda dengan gagasan yang dapat dikembangkan menjadi bagian dari industri kreatif.

“IP Summit ini akan menjadi wadah dan kami dari Dinas Perindustrian dalam men-support program Waras Ekonominya Bu Wali akan terus membuat kegiatan-kegiatan yang turut mengembangkan para IKM,” kata Arwita.

Dinas Perindustrian, lanjutnya, memiliki fokus untuk membantu pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), termasuk pelaku ekonomi kreatif.

“Fokus Dinas Perindustrian Kota Semarang ini adalah pada pengembangan IKM untuk bisa mewadahi para pelaku industri ekonomi kreatif ini untuk terus berkembang,” ujarnya.

Pemerintah Kota Semarang juga membuka ruang pendampingan bagi pelaku industri kreatif agar dapat memperluas pengetahuan, jaringan dan peluang pengembangan usaha.

“Kami siap mendampingi dan melakukan berbagai kegiatan untuk pengembangan tersebut. Salah satunya melalui IP Summit,” kata Arwita.

Gabungkan Seni, Desain dan Intellectual Property
Kolaborasi SEWUNARA x Semarang IP Summit mempertemukan dua perspektif yang saling berkaitan.

SEWUNARA membawa pendekatan seni dan desain melalui sejumlah agenda, seperti twin class, workshop, art and design exhibition, talkshow and congress, performance art hingga immersive exhibition.

Sementara Semarang IP Summit menghadirkan perspektif intellectual property melalui IP Expo & Exhibition, business conference, talkshow dan industry insight.

Pembahasan melibatkan perspektif kreator, industri, publisher hingga investor.

Salah satu agenda pembuka Semarang IP Summit adalah comic launching, yang menunjukkan bagaimana karya kreatif dapat dikembangkan menjadi sebuah intellectual property.

Semarang IP Summit sebelumnya juga menjadi bagian dari upaya penguatan ekosistem industri kreatif berbasis IP di Kota Semarang, dengan mempertemukan pelaku komik, animasi, ilustrasi, game serta industri kreatif digital.

Nama SEWUNARA sendiri berasal dari kata “sewu” yang berarti seribu dan “narasi”. Filosofinya menggambarkan ruang pertemuan berbagai cerita dan perspektif untuk melahirkan kemungkinan baru.

Melalui tema “Kota Masa Depan”, festival tersebut mengajak peserta membayangkan perkembangan kota dengan menempatkan kolaborasi, empati, kreativitas dan nilai kemanusiaan sebagai bagian penting.

BINUS Siapkan Mahasiswa Hadapi Industri Masa Depan
Campus Director BINUS @Semarang, Dr. Fredy Purnomo, S.Kom., M.Kom., mengatakan masa depan kota tidak dapat hanya dilihat dari perkembangan teknologi dan infrastruktur.

Menurutnya, aspek manusia, kreativitas, interaksi sosial serta komunitas juga menjadi bagian penting dalam membentuk kota masa depan.

“Ketika kita berbicara mengenai kota masa depan, kita tidak hanya berbicara tentang teknologi atau infrastruktur. Kita juga perlu melihat bagaimana manusia akan hidup, berinteraksi, berkarya, dan membangun komunitas di dalamnya,” ujar Fredy.

Ia mengatakan SEWUNARA menjadi kesempatan untuk mempertemukan berbagai pihak sekaligus melihat masa depan kota dari banyak perspektif.

Sebagai Digital Transformation and AI Experience Campus, BINUS @Semarang juga melihat perkembangan teknologi sebagai bagian dari perubahan yang lebih luas.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa mendapatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan praktisi, profesional, akademisi dan kreator, termasuk peserta dari berbagai negara.

Mereka juga dapat melihat keterkaitan antara kreativitas, desain, teknologi dan intellectual property dalam perkembangan industri masa depan.

Head of Visual Communication Design (DKV) BINUS @Semarang, Noor Udin (Ung), S.Sn., M.Sn., mengatakan SEWUNARA x Semarang IP Summit 2026 menjadi ruang dialog yang mempertemukan creator IP, desainer profesional, akademisi, mahasiswa, masyarakat kreatif dan pemangku kepentingan.

Menurutnya, pertemuan berbagai elemen tersebut dapat membuka peluang lahirnya kekuatan baru untuk membangun kota masa depan.

“SEWUNARA X Semarang IP Summit 2026 menjadi ruang dialog satu atap creator IP dan Designer Profesional, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat penggiat kreatif dan pemangku kepentingan untuk saling mendengar dan mendekatkan menjadi kekuatan-kekuatan baru kota masa depan,” jelas Noor Udin.

Ia menambahkan, Program Studi DKV sebagai program studi berbasis industri kreatif harus mampu merespons perubahan tanpa mengesampingkan perkembangan teknologi.

Harmonisasi antara empati, gagasan, kreativitas dan teknologi, menurutnya, perlu diarahkan pada nilai kemanfaatan bagi manusia.

Rangkaian kegiatan SEWUNARA x Semarang IP Summit berlangsung hingga 10 Oktober 2026 dengan berbagai program seni, desain dan intellectual property.

Agenda lainnya mencakup Business Conference dan sesi “Bedah Strategi IP di Lirik Publisher/Investor” yang membahas pengembangan intellectual property dari perspektif industri.

Beragam agenda tersebut diharapkan membuka dialog lebih luas antara dunia pendidikan, pemerintah, industri, organisasi profesi, desainer, kreator dan mahasiswa.

Pada akhirnya, kolaborasi SEWUNARA x Semarang IP Summit tidak hanya menjadi festival seni dan desain maupun forum intellectual property.

Kegiatan ini menjadi ruang untuk membicarakan bagaimana karya, ide, teknologi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pembangunan kota sekaligus menggerakkan industri kreatif secara berkelanjutan.

Semarang pun diposisikan sebagai ruang bertemunya gagasan dan karya kreatif dari berbagai latar belakang, dengan manusia, kreativitas serta nilai budaya tetap menjadi bagian penting dalam membayangkan kota masa depan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kabupaten Sragen turun bertahap dari 12,94 persen pada 2022 menjadi 12,87 persen pada 2023, kemudian 12,41 persen pada 2024, hingga 11,22 persen pada 2025.

Meski menunjukkan tren penurunan, angka kemiskinan Sragen masih berada di atas rata-rata Jawa Tengah dan nasional. Kabupaten Sragen berada pada posisi kedelapan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah sehingga penanganan kemiskinan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Wakil Bupati Sragen Suroto selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sragen menekankan perlunya memperkuat strategi pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

“Angka kemiskinan di Kabupaten Sragen masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional sehingga masuk dalam zona merah atau red zone, oleh karena itu kita harus memperkuat pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem di Sragen,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan dalam Rakor TKPK Kabupaten Sragen Tahun 2026 yang digelar di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sragen, Kamis (24/9/2026).

Dalam rakor tersebut, sejumlah upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan Pemkab Sragen turut dipaparkan. Program tersebut antara lain bantuan premi BPJS Kesehatan, beasiswa perguruan tinggi, bantuan seragam sekolah bagi siswa dengan KK miskin, bus sekolah gratis, serta PBB gratis bagi kelompok marginal.

“Semua kerja keras kita yang kita lakukan tidak lepas dari kolaborasi dengan CSR,” lanjutnya.

Selain perlindungan sosial, Pemkab Sragen menjalankan strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), program magang luar negeri, pelatihan berbasis kompetensi, serta pemberian insentif bagi guru PAUD, TPA, Madrasah Diniyah, dan pondok pesantren.

“Saya harap Bapak/Ibu sekalian senantiasa menjalankan amanat Permendagri 53 Tahun 2020 dan peran sebagai anggota TKPK sehingga kesejahteraan masyarakat Sragen meningkat,” tegasnya.

Suroto menambahkan, pembangunan di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan juga menjadi fokus Pemkab Sragen. Upaya tersebut antara lain melalui penyediaan wifi gratis untuk desa prioritas miskin, perbaikan jalan dan jembatan, pengadaan sarana air bersih, serta program TMMD dan RTLH.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sragen Dwiyanto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sragen berada di atas rata-rata Jawa Tengah dan nasional. Sementara tingkat pengangguran berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

“Harapannya, hari ini seluruh OPD yang hadir dapat mengevaluasi sejauh mana progress penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Sehingga efektivitasnya dapat diukur sesuai dengan tupoksi masing-masing,” pungkasnya.