Semarang Siapkan Rumah Inspirasi untuk Anak Berkebutuhan Khusus, Muhdi: Sekolah Inklusi Harus Didukung SDM dan Fasilitas
WAWASAN.NEWS, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) melalui berbagai inovasi.
Salah satunya dengan menyiapkan Rumah Inspirasi di 16 kecamatan sebagai solusi bagi peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan lebih spesifik.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang Ali Sofyan mengatakan, komitmen tersebut telah dimulai sejak pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 melalui mekanisme pra-SPMB khusus bagi anak berkebutuhan khusus.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Pemantauan dan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Pendidikan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial di kantor DPD RI Perwakilan Jateng, Semarang, Senin (27/7/2026).
"Pada SPMB tahun ajaran 2026/2027 kami sudah melaksanakan pra-SPMB khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tujuannya agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dan hak pendidikannya tetap terpenuhi secara wajar," ujar Ali Sofyan.
Ia menjelaskan, sebelum ditempatkan di sekolah, setiap anak berkebutuhan khusus terlebih dahulu menjalani proses asesmen. Hasil asesmen dilakukan oleh Unit Layanan Disabilitas (ULD) maupun lembaga psikologi yang ada di Kota Semarang.
Setelah memperoleh rekomendasi, peserta didik akan langsung ditempatkan di sekolah umum, baik SD Negeri maupun SMP Negeri, tanpa harus mengikuti proses seleksi reguler bersama peserta didik lainnya.
"Anak-anak yang sudah mendapatkan rekomendasi dari ULD atau lembaga psikologi langsung kami tempatkan di satuan pendidikan umum. Jadi mereka tidak bersamaan dengan proses SPMB reguler. Ini merupakan bentuk layanan khusus yang diberikan Pemerintah Kota Semarang," jelasnya.
Evaluasi Setelah Satu Semester
Ali Sofyan mengungkapkan, proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler tidak berhenti pada saat penerimaan peserta didik. Setelah satu semester berjalan, seluruh siswa akan kembali dievaluasi melalui asesmen lanjutan.
Evaluasi tersebut melibatkan psikolog, Unit Layanan Disabilitas Kota Semarang, guru, komite sekolah, hingga orang tua siswa.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap anak benar-benar memperoleh metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
"Kami ingin memastikan hak pendidikan anak terpenuhi secara optimal. Karena itu setelah satu semester akan dilakukan evaluasi bersama berbagai pihak untuk melihat perkembangan masing-masing peserta didik," katanya.
Ali mengakui, selama proses pembelajaran berlangsung terdapat sejumlah laporan dari sekolah mengenai anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan mengikuti kegiatan belajar mengajar karena keterbatasan fisik maupun psikologis.
Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar apakah peserta didik tetap melanjutkan pembelajaran di sekolah umum atau membutuhkan layanan pendidikan alternatif.
Rumah Inspirasi Jadi Solusi
Sebagai solusi, Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang menyiapkan Rumah Inspirasi yang akan hadir di 16 kecamatan.
Menurut Ali Sofyan, keberadaan Rumah Inspirasi bukanlah sekolah luar biasa (SLB), melainkan pusat layanan pendidikan dan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak yang menghadapi berbagai persoalan sosial lainnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena kewenangan penyelenggaraan SLB berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak dapat mendirikan SLB sendiri.
"Alhamdulillah Ibu Wali Kota telah menyiapkan alternatif yang sangat baik melalui Rumah Inspirasi. Nantinya tidak hanya melayani anak berkebutuhan khusus, tetapi juga menangani berbagai persoalan sosial lainnya," ungkapnya.
Saat ini Dinas Pendidikan tengah menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota yang telah disusun bersama Dinas Sosial.
Konsep pembelajaran di Rumah Inspirasi dirancang menyerupai Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sehingga peserta didik tetap mengikuti pendidikan formal dengan sistem pembelajaran yang disesuaikan.
"Output-nya nanti anak-anak tetap memperoleh ijazah atau sertifikat yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya maupun sebagai syarat memasuki dunia kerja," terang Ali.
Sekitar 300 Anak Berkebutuhan Khusus
Ali Sofyan menyebutkan, jumlah anak berkebutuhan khusus yang tercatat mengikuti proses pendidikan di Kota Semarang pada tahun ajaran 2026 sekitar 250 hingga 300 anak.
Namun tidak seluruhnya akan mengikuti pembelajaran di Rumah Inspirasi.
"Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang tetap mampu mengikuti proses belajar mengajar di sekolah umum. Karena itu hanya anak-anak yang berdasarkan hasil asesmen direkomendasikan membutuhkan layanan khusus yang nantinya belajar di Rumah Inspirasi," jelasnya.
Dengan sistem tersebut, kapasitas Rumah Inspirasi dinilai masih mencukupi untuk memberikan layanan kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan pendampingan khusus.
Dr Muhdi: Sekolah Inklusi Harus Didukung SDM dan Fasilitas
Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr H Muhdi SH MHum, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Semarang yang menghadirkan Rumah Inspirasi sebagai solusi bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Menurut Muhdi, selama ini banyak sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus, namun belum seluruhnya memiliki kesiapan dari sisi tenaga pendidik maupun fasilitas pembelajaran.
"Masih ada sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus, tetapi gurunya belum memiliki kompetensi khusus dan sarana prasarana juga belum sepenuhnya mendukung. Akibatnya proses pembelajaran menjadi kurang optimal," ujarnya.
Ia menilai inisiatif menghadirkan Rumah Inspirasi merupakan langkah positif untuk menjembatani kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Meski demikian, Muhdi berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan kebijakan dan pembiayaan agar layanan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi beban pemerintah daerah.
"Yang paling penting adalah memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan sesuai kebutuhannya. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, psikolog, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan pendidikan inklusif benar-benar berjalan optimal," pungkasnya.
