Wali Kota Robby Dorong Pengawasan Jadi Budaya untuk Pemerintahan yang Bersih
SALATIGA — Pengawasan perlu dilakukan sejak awal sebagai langkah pencegahan, bukan menunggu persoalan muncul. Dengan mengenali risiko sejak dini, pemerintah dapat memastikan program berjalan tepat sasaran, anggaran dikelola dengan baik, dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kota Salatiga Tahun 2026 yang dihadiri Wali Kota Salatiga Robby Hernawan di Grand Merapi Laras Asri, Rabu (16/9/2026).
Robby mengapresiasi Inspektorat Kota Salatiga yang terus mendorong penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Menurutnya, pengawasan harus menjadi bagian dari proses pemerintahan sejak awal, bukan baru dilakukan ketika persoalan muncul.
Ada tiga hal yang menjadi pijakan utama, yakni penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pencegahan fraud, serta pengawalan pembangunan daerah.
“Penguatan pengawasan daerah perlu bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penguatan SPIP, pencegahan fraud, serta pengawalan pembangunan daerah,” tegas Robby.
Ia menekankan, pengendalian intern tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi. Setiap perangkat daerah perlu membangun budaya kerja yang mampu mengenali risiko, mencegah persoalan sejak awal, dan memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan.
“Kunci keberhasilan pengawasan adalah sinergi dan kolaborasi sebagai tulang punggung untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif,” ujarnya.
Menurut Robby, pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab seluruh unsur organisasi, bukan hanya Inspektorat. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memiliki kepedulian yang sama terhadap kualitas tata kelola, penggunaan anggaran, serta pencapaian program pembangunan.
Seluruh program pemerintah, lanjutnya, harus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Salatiga dan selaras dengan visi RPJMD 2025–2029, “Terwujudnya Kota Salatiga sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif Menuju Salatiga yang Mendunia.”
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Salatiga Muh Shidqon Effendi memaparkan kinerja pengawasan Inspektorat yang mencakup audit kinerja dan ketaatan, audit tujuan tertentu, reviu, hingga upaya penyelamatan keuangan daerah.
Pada Januari–Juli 2026, pengembalian atas temuan pengawasan internal dan eksternal BPK tercatat mencapai Rp1.030.113.990. Sejumlah indikator strategis juga menunjukkan capaian, antara lain Nilai Reformasi Birokrasi 2025 sebesar 86,79, SAKIP 2025 sebesar 67,54, MCP KPK 2025 sebesar 90,31 (Zona Hijau), serta Indeks SPI 2025 sebesar 77,95 (kategori Waspada).
Larwasda 2026 sekaligus menjadi ruang untuk memberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang menunjukkan kinerja dalam penguatan pengawasan.
Penghargaan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100% Tercepat diberikan kepada Kecamatan Sidorejo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta DPMPTSP.
Sementara itu, Capaian Indeks SPI Responden Internal Tertinggi 2025 diraih Dinas Kesehatan, BPKPD, dan Dinas PUPR. Kontribusi Responden Internal Tertinggi diberikan kepada Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Setda. Adapun Kontribusi Responden Eksternal Tertinggi diraih Dinas Dukcapil, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta DPMPTSP.
Penulis: Kontributor Kota Salatiga
Editor: WH/DiskomdigiJtg
17 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)
17 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)
17 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)
17 September 2026 - Yandip Prov Jateng (2)
17 September 2026 - Yandip Jateng Prov (3)
