Solidaritas dan Masa Depan Guru: Suara Tegas Ketua PGRI Jateng untuk Pendidikan Indonesia

Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya terletak pada struktur, tetapi pada nilai solidaritas yang terus dirawat melalui kegiatan silaturahmi dan aksi nyata

Sabtu, 4 April 2026 - 14:38 WIB
Solidaritas dan Masa Depan Guru: Suara Tegas Ketua PGRI Jateng untuk Pendidikan Indonesia
Halalbihalal Keluarga Besar PGRI Jateng, yang turut dihadiri Ketua Umum PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd dan Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi SH MHum

WAWASAN.NEWS, Di tengah dinamika dunia pendidikan yang terus berubah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali menegaskan perannya, sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah profesi guru.

Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya terletak pada struktur, tetapi pada nilai solidaritas yang terus dirawat melalui kegiatan silaturahmi dan aksi nyata.

Menurutnya, silaturahmi yang selama ini dijalankan PGRI bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat jati diri organisasi.

Ia menegaskan bahwa sejak awal berdiri, PGRI memiliki tiga tujuan utama yang menjadi fondasi perjuangan.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Halal Bihalal keluarga besar PGRI Jateng, yang digelar di Balairung Kampus I UPGRIS Semarang, Sabtu (4/4/2026).

"Tiga tujuan utama tersebut. Pertama, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, memajukan pendidikan nasional. Dan ketiga, memperjuangkan kesejahteraan guru," terangnya.

Tiga pilar ini, kata Muhdi, tidak hanya menjadi identitas organisasi, tetapi juga arah gerak seluruh program dan kegiatan PGRI.

Ia menilai, kegiatan silaturahmi menjadi ruang penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan ketiga tujuan tersebut.

Dalam setiap pertemuan, nilai solidaritas terus ditanamkan sebagai kekuatan utama organisasi.

Lebih dari Sekadar Pertemuan

Muhdi menekankan bahwa silaturahmi tidak boleh berhenti pada simbol-simbol formal seperti jabat tangan atau ucapan. Lebih dari itu, silaturahmi harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian nyata antaranggota.

Ia menjelaskan bahwa PGRI secara konsisten menjalankan berbagai program sosial sebagai wujud solidaritas.

Di antaranya adalah pemberian santunan kepada guru atau tenaga kependidikan yang memasuki masa pensiun maupun yang meninggal dunia.

Selain itu, PGRI juga aktif hadir di tengah anggota yang tertimpa musibah. Baik kebakaran, banjir, maupun tanah longsor, organisasi ini berupaya memberikan bantuan secara langsung.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anggota yang merasa sendiri ketika menghadapi kesulitan. Di situlah makna solidaritas PGRI benar-benar diuji,” ujarnya.

Realitas Profesi Guru yang Masih Penuh Tantangan

Di balik semangat kebersamaan tersebut, Muhdi tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih membayangi profesi guru di Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa profesi guru pernah berada pada titik yang cukup menjanjikan, terutama sekitar tahun 2007 saat kebijakan tunjangan profesi mulai diperkenalkan.

Namun, harapan itu belum sepenuhnya terwujud hingga kini.

Ia menyoroti lambatnya realisasi tunjangan profesi yang dalam beberapa kasus bahkan belum terselesaikan dalam waktu yang sangat panjang.

Tidak hanya itu, persoalan lain yang tak kalah penting adalah ketidakjelasan status kepegawaian guru.

Munculnya skema paruh waktu dinilai justru menambah ketidakpastian, terutama dalam hal penghasilan.

Dalam konteks ini, Muhdi menegaskan bahwa PGRI terus mengingatkan pemerintah agar bersikap adil.

Ia menilai tidak seharusnya ada ketimpangan antara tuntutan kepada sektor lain dengan perlakuan terhadap guru.

Ia mencontohkan bagaimana pemerintah mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban seperti pembayaran THR dan upah minimum, namun di sisi lain masih ada guru yang belum mendapatkan kepastian penghasilan yang layak.

Ancaman Serius bagi Masa Depan Pendidikan

Kondisi tersebut, menurut Muhdi, tidak bisa dianggap sepele. Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian dalam profesi guru berpotensi menurunkan minat generasi muda untuk menekuni bidang pendidikan.

Jika hal ini terus dibiarkan, maka dampaknya akan sangat besar bagi masa depan pendidikan nasional. Kualitas pendidikan, kata dia, sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan guru.

Ia mengenang masa ketika minat terhadap program studi pendidikan, khususnya Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), pernah sangat tinggi. 

Bahkan, pada periode tertentu, peminatnya mampu melampaui fakultas kedokteran di sejumlah perguruan tinggi.

Namun kini, kondisi tersebut berbalik. Profesi guru tidak lagi menjadi pilihan utama bagi banyak anak muda, salah satunya karena ketidakpastian yang masih terjadi.

Mendorong Kebijakan yang Berpihak

Sebagai organisasi profesi, PGRI tidak tinggal diam.

Muhdi menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam memperbaiki kondisi pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan dan kepastian profesi guru.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Ia berharap alokasi tersebut benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan mendasar yang dihadapi guru.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain kepastian status bagi guru, terutama bagi mereka yang berstatus PPPK agar tidak lagi ada skema paruh waktu.

Selain itu, pemberian penghasilan minimum yang layak, termasuk bagi guru swasta, juga menjadi tuntutan yang terus disuarakan.

Tidak kalah penting, perbaikan infrastruktur pendidikan juga harus menjadi prioritas.

Muhdi menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi sekolah dalam kondisi rusak, karena hal tersebut akan berdampak langsung pada proses belajar mengajar.

Ia kembali mengingatkan bahwa pendidikan adalah pilar utama bangsa. Oleh karena itu, sektor ini tidak boleh menjadi bagian yang dikorbankan dalam kondisi apa pun.

“Kalau kita benar-benar menempatkan pendidikan sebagai prioritas, maka kebijakan yang diambil juga harus mencerminkan keberpihakan itu,” tegasnya.

Menjaga Harapan, Menguatkan Perjuangan

Di akhir pernyataannya, Muhdi, yang juga anggota Komisi I DPD RI dapil Jateng ini, menegaskan bahwa PGRI akan terus hadir sebagai suara bagi para guru. 

Ia memastikan bahwa organisasi akan tetap konsisten memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian bagi profesi guru.

Baginya, menjaga solidaritas internal sekaligus memperjuangkan kebijakan eksternal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Keduanya menjadi kunci untuk memastikan bahwa profesi guru tetap bermartabat dan diminati oleh generasi mendatang.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, PGRI berharap masa depan pendidikan Indonesia dapat berdiri di atas fondasi yang kokoh, ditopang oleh guru-guru yang sejahtera, profesional, dan dihargai sebagaimana mestinya.

***

redaksi www.wawasan.news
Baca berita terkini dan terbaru hari ini langsung via smartphone kamu. Pilih saluran Google News dan Ikuti Saluran kami di Whatsapp DISINI
Baca berita terkini dan terbaru hari ini langsung via smartphone kamu. Pilih saluran Google News dan Ikuti Saluran kami di Whatsapp DISINI