Senator Muhdi Dorong Sekolah dan BUMDes Dilibatkan Mengelola Program Makan Bergizi Gratis

 WAWASAN.NEWS, Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus anggota DPD RI, Dr Muhdi SH MHum, menyampaikan pandangannya terkait dorongan agar perguruan tinggi terlibat dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan atau pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG). 

Menurutnya, pelibatan kampus sebagai penyelenggara dapur MBG dinilai kurang tepat karena perguruan tinggi bukan sasaran utama program tersebut.

Muhdi mengaku belum memahami alasan mengapa kampus didorong memiliki SPBG.

Ia menilai, mahasiswa pada dasarnya bukan kelompok penerima manfaat utama dari program makan bergizi gratis sebagaimana yang selama ini digaungkan pemerintah.

“Pertama saya kurang bisa memahami kenapa kampus didorong untuk memiliki SPBG. Kampus itu kan bukan sasaran program. Mahasiswa juga bukan penerima layanan utama program makan bergizi gratis,” ujarnya.

Ia justru mempertanyakan mengapa pemerintah tidak lebih mendorong sekolah-sekolah, khususnya sekolah swasta atau yayasan pendidikan, untuk menjadi penyelenggara program tersebut.

Menurut Muhdi, langkah itu akan jauh lebih relevan sekaligus memberikan dampak langsung kepada peserta didik yang memang menjadi target program.

“Kalau sekolah-sekolah didorong, saya kira itu lebih bagus. Sekolah swasta misalnya, ayo diberi kesempatan membuka dapur atau menjadi penyelenggara,” katanya.

Muhdi menegaskan bahwa Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) tidak akan ikut terlibat menjadi penyelenggara dapur MBG.

Ia khawatir jika kampus dilibatkan, perguruan tinggi justru akan menjadi semacam tameng atau alasan pembenar ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan.

“Jangan sampai kampus justru nanti menjadi alasan pembenar atau menjadi benteng ketika ada masalah-masalah dalam penyelenggaraan program itu,” tegasnya.

Menurutnya, apabila pemerintah memang ingin mengajak semua pihak terlibat, maka prosesnya harus dilakukan secara terbuka dan inklusif. Ia menyoroti adanya kesan eksklusivitas dalam pengelolaan dapur MBG saat ini.

Muhdi menilai, sejumlah pengelola dapur berasal dari kelompok tertentu sehingga manfaat ekonomi yang dijanjikan pemerintah belum benar-benar dirasakan masyarakat desa.

“Presiden kan berharap dapur-dapur itu bisa menjadi pusat perputaran ekonomi di desa dan memanfaatkan potensi lokal. Tetapi sampai sekarang, berdasarkan kunjungan kami sebagai anggota DPD ke sejumlah desa, hal itu belum terjadi,” ungkapnya.

Ia mengaku prihatin karena dalam praktiknya banyak dapur telah memiliki pemasok sendiri sehingga potensi ekonomi masyarakat sekitar tidak terserap secara optimal.

Bahkan, menurutnya, ada kekhawatiran terjadinya monopoli pengelolaan dapur oleh pihak tertentu.

“Yang kami khawatirkan, satu orang bisa memiliki banyak dapur. Akhirnya semua kebutuhan dipasok sendiri. Telurnya dari peternakan sendiri, hasil pertanian juga sendiri atau kelompok mereka sendiri. Masyarakat desa akhirnya tidak mendapat manfaat apa-apa,” katanya.

Muhdi juga menyoroti persoalan tenaga kerja di dapur MBG.

Ia berharap keberadaan dapur benar-benar memberdayakan masyarakat sekitar, bukan hanya diisi kelompok tertentu yang memiliki kedekatan kepentingan politik maupun kepentingan lainnya.

“Ada kecenderungan tenaga kerja yang dipakai juga tidak semuanya memanfaatkan masyarakat sekitar. Ini menurut saya harus dihindari,” ujarnya.

Meski demikian, Muhdi menegaskan dirinya tidak sedang berada pada posisi mendukung ataupun menolak program makan bergizi gratis. Ia hanya menilai pelibatan kampus sebagai penyelenggara bukan pilihan yang tepat.

“Saya tidak sedang mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap programnya. Tetapi menurut saya, sebaiknya bukan kampus yang diajak menjadi penyelenggara atau pengelola dapur MBG,” katanya.

Sebaliknya, Muhdi mendorong agar pemerintah memberi ruang lebih besar kepada sekolah-sekolah maupun lembaga berbasis masyarakat.

Apalagi kini syarat jumlah penerima layanan disebut telah diturunkan menjadi sekitar 1.500 siswa, sehingga banyak sekolah dinilai sudah memenuhi kriteria untuk menyelenggarakan dapur sendiri.

“Kalau sekolah menyelenggarakan sendiri, saya yakin efisiensinya lebih baik. Pengawasan juga lebih mudah karena mereka menjaga langsung untuk siswa mereka sendiri,” jelasnya.

Selain sekolah, Muhdi juga menilai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi desa (Kopdes) lebih layak diberdayakan sebagai pengelola dapur MBG.

Menurutnya, pelibatan BUMDes akan membuka peluang pemberdayaan ekonomi desa yang lebih nyata.

“Kalau BUMDes yang menjadi penyelenggara atau memiliki dapur, saya kira pemberdayaan masyarakat akan lebih mungkin terjadi,” katanya.

Muhdi mengungkapkan, sejumlah kampus di Indonesia juga mulai mempertanyakan pelibatan perguruan tinggi dalam program tersebut.

Bahkan ada universitas yang secara terbuka menolak gagasan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan fungsi utama perguruan tinggi.

“Maka banyak kampus yang menolak. Terlepas dari itu, saya ingin mengatakan bahwa masih banyak pihak lain yang lebih tepat dilibatkan dibanding kampus,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Muhdi kembali menekankan bahwa tujuan utama program MBG seharusnya bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi daerah.

Karena itu, ia berharap pemerintah lebih memprioritaskan sekolah-sekolah yang siap maupun BUMDes sebagai ujung tombak penyelenggaraan program makan bergizi gratis di daerah.

“Yang paling penting adalah janji bahwa program ini memberi manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi daerah benar-benar terwujud. Maka yang paling tepat mungkin BUMDes atau yayasan-yayasan sekolah yang layak untuk menyelenggarakan,” pungkasnya.

***