Kepastian Status Guru Jadi Kunci, PGRI Dorong Kebijakan Berbasis Data

WAWASAN.NEWS, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof Dr Unifah Rosyidi MPd, menegaskan bahwa kepastian status dan kesejahteraan guru menjadi faktor krusial dalam menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dengan menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan saat ini. Menurut Prof. Unifah, persoalan status guru, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu, tidak dapat dilepaskan dari sistem dan prosedur yang selama ini berjalan. Ia menilai, kondisi tersebut justru memperlihatkan adanya persoalan mendasar berupa ketidakpastian yang masih membayangi profesi guru. Ia menegaskan bahwa perjuangan untuk mendorong guru memiliki status yang jelas, terutama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih menjadi hal penting. Hal ini karena profesi guru merupakan teaching profession yang seharusnya memiliki jaminan kepastian, baik dalam hal karier maupun kesejahteraan. “Kepastian itu yang saat ini belum sepenuhnya dirasakan. Padahal, dengan adanya kepastian status, profesi guru akan memiliki daya tarik yang lebih kuat,” ujarnya, saat ditemui disela kegiatan Halalbihalal Keluarga Besar PGRI Jateng di Semarang, Sabtu (4/4/2026). Lebih lanjut, Prof. Unifah menekankan bahwa kepastian status tidak hanya penting bagi guru yang telah mengabdi, tetapi juga berpengaruh besar terhadap minat generasi muda untuk terjun ke dunia pendidikan. Tanpa adanya jaminan yang jelas, profesi guru dikhawatirkan akan semakin kurang diminati oleh kalangan muda yang potensial. “Kita harus memastikan anak-anak muda yang memiliki potensi tetap tertarik menjadi guru. Jika tidak ada kepastian, maka minat itu akan terus menurun,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan bahwa penurunan kualitas pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada guru semata. Menurutnya, kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan dalam membentuk ekosistem pendidikan yang berkualitas. “Kita tidak bisa menyalahkan guru saja. Negara harus hadir melalui kebijakan yang tepat dan berpihak pada dunia pendidikan,” tegasnya. Prof. Unifah menambahkan bahwa kebijakan pendidikan yang baik harus disusun secara matang, berbasis data, serta memiliki arah dan jangka waktu yang jelas. Selain itu, kebijakan juga perlu didukung oleh kajian yang komprehensif agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan di lapangan. “Kebijakan tidak boleh dibuat tanpa dasar. Harus berbasis data, memiliki perencanaan waktu yang jelas, dan melalui kajian yang mendalam demi pendidikan yang lebih baik,” tandasnya. Mendorong Kebijakan yang Berpihak Hal senada juga disampaikan Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi SH MHum. Sebagai organisasi profesi, PGRI tidak tinggal diam. Muhdi menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam memperbaiki kondisi pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan dan kepastian profesi guru. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Muhdi, yang juga anggota DPD RI tersebut, berharap alokasi tersebut benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan mendasar yang dihadapi guru. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain kepastian status bagi guru, terutama bagi mereka yang berstatus PPPK agar tidak lagi ada skema paruh waktu. Selain itu, pemberian penghasilan minimum yang layak, termasuk bagi guru swasta, juga menjadi tuntutan yang terus disuarakan. Tidak kalah penting, perbaikan infrastruktur pendidikan juga harus menjadi prioritas. Muhdi menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi sekolah dalam kondisi rusak, karena hal tersebut akan berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Ia kembali mengingatkan bahwa pendidikan adalah pilar utama bangsa. Oleh karena itu, sektor ini tidak boleh menjadi bagian yang dikorbankan dalam kondisi apa pun. “Kalau kita benar-benar menempatkan pendidikan sebagai prioritas, maka kebijakan yang diambil juga harus mencerminkan keberpihakan itu,” tegasnya. Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan profesi guru mendapatkan tempat yang layak sekaligus menjadi pilihan utama bagi generasi masa depan. ***

Kepastian Status Guru Jadi Kunci, PGRI Dorong Kebijakan Berbasis Data

ARTIKEL TERKAIT

IKUTI KAMI

TERPOPULER

REKOMENDASI

TAG TERPOPULER