Tinjau Pelaksanaan CKG di Semarang, Anggota DPD RI Muhdi Tekankan Kebutuhan Tenaga Kesehatan hingga Sistem Rujukan

WAWASAN.NEWS SEMARANG – Anggota Komite III DPD RI, Dr Muhdi, SH, MHum, melakukan kunjungan lapangan ke UPTD Puskesmas Halmahera Kota Semarang untuk meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Kamis (15/10/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program CKG berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi fasilitas pelayanan kesehatan di lapangan.

Muhdi mengatakan, kunjungan langsung ke puskesmas penting dilakukan untuk memverifikasi informasi yang disampaikan jajaran dinas kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami ingin memastikan secara langsung terkait pelaksanaan layanan di puskesmas. Selama ini, dalam kunjungan kerja, kami sudah beberapa kali mendatangi rumah sakit. Karena itu, kami juga ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan program ini di puskesmas,” ujarnya.

Menurut Muhdi, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan.

Keterbatasan tenaga kesehatan, kata dia, masih menjadi keluhan di sejumlah daerah, termasuk wilayah perkotaan.

Selain kesiapan tenaga kesehatan, Muhdi menyoroti kecukupan peralatan medis yang digunakan untuk menunjang pemeriksaan.

Ia menegaskan, pelaksanaan program kesehatan harus didukung fasilitas yang memadai agar tenaga medis dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

“Jangan sampai puskesmas dituntut melakukan tindakan medis tertentu, tetapi peralatannya tidak tersedia. Ini perlu menjadi perhatian agar fungsi pelayanan kesehatan bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Muhdi juga menyoroti sejumlah aspek lain dalam pelaksanaan CKG, mulai dari pemeriksaan kesehatan di sekolah, tindak lanjut hasil skrining, hingga sistem rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan tidak cukup hanya dilakukan untuk mengetahui kondisi seseorang.

Hasil skrining harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pelayanan dan rujukan yang jelas sehingga masyarakat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis.

Aspek perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut.

Muhdi menilai, pengelolaan informasi kesehatan masyarakat harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut data pribadi yang perlu dilindungi.

Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan perlu memperhatikan kemampuan masyarakat yang beragam.

Sosialisasi dan pendampingan diperlukan agar warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital tetap dapat mengakses layanan CKG.

Berdasarkan data kumulatif Januari-Oktober 2026 yang dipaparkan UPTD Puskesmas Halmahera, capaian pemeriksaan CKG tercatat 100 persen pada empat kelompok sasaran.

Kelompok bayi baru lahir mencatat 186 bayi telah diperiksa.

Sementara itu, kelompok bayi, balita, dan prasekolah mencapai 1.098 anak, kelompok usia dewasa sebanyak 17.031 orang, serta kelompok lansia sebanyak 3.207 orang.

Data tersebut juga menunjukkan sejumlah temuan kesehatan, di antaranya 229 kasus hipertensi, 648 kasus obesitas, serta 179 temuan pada kelompok bayi dan balita sebagaimana tercantum dalam paparan program.

Muhdi mengatakan, berbagai temuan dari kunjungan lapangan akan dihimpun dan dikaji bersama anggota Komite III DPD RI untuk menjadi bahan tindak lanjut di tingkat pusat.

Ia berharap, persoalan yang ditemukan di lapangan dapat disampaikan kepada kementerian terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Dengan demikian, pelaksanaan program CKG tidak hanya berorientasi pada capaian pemeriksaan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Menurutnya, kondisi dan kebutuhan setiap daerah tidak selalu sama. Karena itu, masukan dari berbagai wilayah diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat menjawab persoalan nyata yang dihadapi fasilitas pelayanan kesehatan.