Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi Pangan, Ini Langkah Jateng
KABUPATEN MAGELANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama instansi terkait, memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi pangan, pemerataan distribusi antardaerah, operasi pasar, hingga pengawasan potensi penimbunan bahan pokok.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh pemerintah kabupaten/ kota, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting di setiap wilayah.
Salah satu langkah yang dilakukan, yakni mengoptimalkan distribusi komoditas unggulan daerah. Daerah penghasil bawang merah dan cabai diminta memastikan, hasil produksinya dapat menjangkau seluruh wilayah Jawa Tengah, sehingga tidak terjadi ketimpangan pasokan yang berpotensi memicu kenaikan harga.
“Misalkan bawang merah harus tersebar rata di seluruh kabupaten Jawa Tengah,” kata Luthfi, seusai meninjau Expo dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jateng, di Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).
Pada momen Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (Sigap) itu, selain memperkuat distribusi, Jateng juga mengintensifkan operasi pasar dan bazar bahan pokok murah. Luthfi menyebut, hampir 2.000 kegiatan telah dilaksanakan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Menurut dia, pengendalian inflasi harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah.
“Membentuk satgas bersama unsur kepolisian dan pemerintah kabupaten/ kota, guna mengawasi ketersediaan barang, serta mencegah penimbunan dan permainan harga,” ujarnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho mengatakan, inflasi Jawa Tengah tercatat 2,99 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,18 persen. Meski demikian, koordinasi pengendalian inflasi perlu diperkuat, karena terdapat sejumlah momentum yang berpotensi meningkatkan permintaan, seperti Natal dan Tahun Baru, Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri.
“Potensi peningkatan permintaan harus diantisipasi. Karena itu, kami berupaya mengoordinasikan kesiapan pasokan dan distribusinya supaya merata di seluruh Jawa Tengah, agar inflasi tetap terkendali dalam target 2,5 plus minus 1 persen,” ujarnya.
Ditambahkan, BI bersama TPID juga memperkuat pengendalian dari sisi hulu hingga hilir. Di sektor produksi, misalnya, upaya dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pertanian dan peningkatan produktivitas.
Sementara pada sektor pascapanen, dilakukan elektrifikasi rice milling unit (RMU) atau mesin penggilingan padi. Adapun dari sisi distribusi, BI memfasilitasi temu bisnis antara petani, peternak, dan pembeli atau offtaker untuk memperkuat kepastian penyerapan hasil produksi dan harga.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Defrancisco Dasilva Tavares mengatakan, kolaborasi TPID, subsidi transportasi, serta dukungan BUMD, membantu menjaga kelancaran distribusi pangan lintas wilayah.
“Juga menyiapkan produksi pertanian sejak sekitar tiga bulan sebelum periode peningkatan kebutuhan, agar waktu panen sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya.
Menurut Frans, sapaannya, cabai menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus karena pergerakan harganya relatif cepat. Karena itu, pemerintah terus menjaga ketersediaan dan distribusinya, sekaligus mendorong pemanfaatan produk olahan sebagai alternatif konsumsi cabai segar.
“Pengendalian inflasi juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, agar berbelanja secara bijak, tidak melakukan panic buying, serta mengurangi pemborosan pangan,” tambahnya.
Sementara itu, Agus Mawardi dari Kelompok Tani Ngudi Makmur 1, Temanggung, berharap dukungan pemerintah terhadap pengembangan produk pertanian lokal dan industri rumahan terus ditingkatkan, termasuk dalam kemudahan perizinan. (Ak/Ul, Diskomdigi Jateng)*ul
