WAWASAN.NEWS, SEMARANG - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah menggelar Konferensi Kerja II Masa Bakti XIII Tahun 2026 di Balairung Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Sabtu-Minggu (25–26 April 2026).
Forum strategis ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi program kerja sekaligus merumuskan langkah-langkah ke depan dalam meningkatkan kualitas profesi guru, kesejahteraan, serta perlindungan tenaga pendidik di Jawa Tengah.
Ketua PGRI Jawa Tengah, dr. Muhdi, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru terus menjadi prioritas utama organisasi.
Ia menyebut, melalui Biro Pengembangan Profesi, PGRI Jateng aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, guna menghadirkan beragam program pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman.
“Dalam upaya meningkatkan kualitas profesi guru, PGRI Jawa Tengah melalui Biro Pengembangan Profesi terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan baru. Beragam kegiatan pengembangan profesi telah dilaksanakan oleh APKS dan SLCC, yang intensitas kegiatannya sangat tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelatihan bagi guru dilakukan secara masif dan berkelanjutan, baik secara luring maupun daring. “Kegiatan yang dilakukan sangat banyak. Secara rinci akan kami laporkan dalam forum resmi, namun pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa teman-teman dari APKS dan SLCC di bawah Biro Pengembangan Profesi telah menjalankan program pengembangan sesuai tuntutan zaman. Guru dituntut beradaptasi dengan cepat, dan pelatihan terus dilakukan tanpa henti, baik secara luring maupun daring,” jelasnya.
Menurutnya, komitmen pengurus dalam menghadirkan program pengembangan profesi patut diapresiasi. “Hampir tidak ada hari tanpa pelatihan. Ini yang membuat kami bersyukur memiliki tim yang luar biasa,” tambah dr. Muhdi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti dinamika ketenagakerjaan guru yang pada tahun 2025 menghadapi tantangan besar, terutama terkait penghapusan status honorer.
“Perjalanannya sangat berat. Bahkan hingga akhir tahun, setelah proses seleksi dan penerbitan SK, sempat ada kekhawatiran tidak semua akan diangkat pada 2026. Namun alhamdulillah, pada 8 Desember seluruhnya sudah menerima SK,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi peran Dinas Pendidikan dalam menyukseskan proses tersebut, meskipun masih terdapat persoalan yang perlu diselesaikan, khususnya terkait tenaga paruh waktu.
“Untuk SMA dan SMK sudah ada standar, tetapi di kabupaten/kota masih banyak yang belum. Bahkan ada yang belum menerima gaji saat Lebaran dan tidak mendapatkan THR. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
PGRI Jawa Tengah, lanjutnya, menargetkan agar tenaga paruh waktu dapat beralih menjadi tenaga penuh waktu pada tahun ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan guru.
Selain itu, dr. Muhdi juga menyinggung persoalan penggunaan gelar akademik bagi guru yang menempuh pendidikan mandiri tanpa izin belajar.
Ia menyampaikan bahwa berkat perjuangan bersama, telah terbit surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan penggunaan gelar tersebut.
“Jika masih ada daerah yang belum menerapkan, harus segera diselesaikan,” katanya.
Terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ia mengungkapkan bahwa kebijakan mutasi kini semakin fleksibel. “Alhamdulillah sekarang sudah dimungkinkan. Sekitar 600 guru SMA sudah mulai menerima SK mutasi. Harapannya mereka bisa lebih dekat dengan keluarga,” ujarnya.
Tidak hanya fokus pada isu profesional dan kesejahteraan, PGRI Jawa Tengah juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi.
Dalam periode 2025–2026, organisasi ini aktif menyalurkan bantuan ke berbagai daerah terdampak bencana.
“Tahun 2025-2026 banyak terjadi bencana. Namun solidaritas anggota PGRI sangat luar biasa. Kami telah menyalurkan bantuan ke berbagai daerah seperti Pemalang, Cilacap, Banjarnegara, Pekalongan, Demak, Pati, Kudus, bahkan hingga Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh,” jelasnya.
Ia mencontohkan bantuan banjir di Pemalang sebesar Rp70 juta serta pembangunan rumah korban kebakaran dengan total bantuan sekitar Rp60 juta.
Seluruh bantuan tersebut, menurutnya, disalurkan secara transparan.
“Kami pastikan tidak ada satu rupiah pun yang berkurang. Semua disalurkan kepada yang berhak. Bahkan saat kami turun langsung ke lokasi, kami tidak menggunakan dana tersebut untuk operasional,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, dr. Muhdi berharap agar ke depan jumlah bencana dapat berkurang, namun semangat solidaritas tetap terjaga.
“Kita berdoa semoga tahun ini tidak banyak bencana lagi, namun jika terjadi, kita siap untuk terus membantu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI, Prof. Unifah Rosyidi, dalam arahannya menekankan pentingnya representasi dan soliditas organisasi dalam memperjuangkan kepentingan guru di berbagai sektor.
“Saya selalu menyampaikan bahwa representasi itu sangat penting, baik di bidang politik, pembangunan, maupun sektor lainnya. Bahkan secara pribadi, saya tidak pernah membatasi diri—siapa pun saya ajak berdialog, dari berbagai latar belakang, karena itulah kekuatan kita bersama,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada PGRI Jawa Tengah yang dinilai sebagai salah satu provinsi dengan kinerja terbaik, bahkan hingga tingkat internasional.
“Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan bahwa PGRI Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu yang sangat kita banggakan, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga hingga tingkat internasional. Banyak program yang dijalankan menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.
Prof. Unifah mengingatkan bahwa tema besar “Guru Bermutu, Indonesia Maju” harus diwujudkan secara konkret melalui tiga pilar utama perjuangan PGRI.
“Tema besar kita, ‘Guru Bermutu, Indonesia Maju,’ sering kali dilupakan dalam implementasi. Padahal, ada tiga hal utama yang tidak bisa dipisahkan dalam perjuangan PGRI, yaitu peningkatan profesionalisme, kesejahteraan, dan perlindungan guru. Ketiganya harus berjalan beriringan dan menjadi satu kesatuan yang utuh,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kontribusi PGRI dalam meningkatkan profesionalisme guru melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh APKS, SLCC, dan unit lainnya. Menurutnya, meskipun kontribusi tersebut sering kurang mendapat perhatian, PGRI tetap konsisten menjalankan perannya.
Lebih lanjut, Prof. Unifah mengapresiasi transformasi organisasi yang dilakukan PGRI Jawa Tengah, termasuk dalam hal kemandirian kelembagaan.
“Salah satu program nasional adalah mendorong setiap kabupaten/kota memiliki kantor sebagai simbol organisasi modern. Jawa Tengah bahkan telah melangkah lebih jauh dengan mengembangkan kemandirian, termasuk memanfaatkan kantor organisasi untuk kegiatan produktif seperti penyewaan untuk acara pernikahan dan lainnya. Ini menjadi contoh nyata bagaimana organisasi mampu beradaptasi secara kreatif,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa di tengah era perubahan yang cepat, PGRI harus terus bertransformasi agar tetap relevan.
“Kita saat ini hidup di era perubahan yang sangat cepat. Saya sering menyampaikan bahwa kita harus berani melakukan transformasi agar PGRI tetap eksis di tengah tantangan zaman. Perubahan itu adalah keniscayaan, dan kita harus mampu meresponsnya dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, kekuatan utama PGRI terletak pada soliditas dan solidaritas anggotanya.
“Namun, yang membedakan PGRI dengan organisasi lain adalah kekuatan soliditas dan solidaritasnya. Banyak organisasi yang tidak mampu bertahan, tetapi PGRI tetap kokoh karena terus memperjuangkan aspirasi anggotanya dengan semangat kebersamaan,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah di semua tingkatan.
“Sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota juga menjadi hal yang sangat penting. Kita harus terus menyuarakan aspirasi guru dan memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada mereka,” katanya.
Prof. Unifah turut mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sekitar 80 ribu guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 melalui skema Recognition of Prior Learning (RPL).
“Ini adalah langkah besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan,” ujarnya.
Menutup arahannya, ia menegaskan pentingnya fokus dalam perjuangan organisasi.
“Dalam perjuangan organisasi, fokus menjadi kunci utama. Dengan fokus yang kuat, kita dapat terus memperjuangkan kepentingan guru secara optimal,” pungkasnya.
Konferensi Kerja II PGRI Jawa Tengah ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat peran organisasi dalam menjawab tantangan dunia pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan perlindungan guru di masa mendatang.
