Kemarau 2026 Diprediksi Mirip 2024, Jawa Tengah Siapkan 123 Juta Liter Air Bersih
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyiapkan 123 juta liter air bersih untuk menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan melanda sedikitnya 18 daerah.
WAWASAN.NEWS, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan memiliki pola serupa dengan tahun 2024.
Meski saat ini hujan masih terjadi di sejumlah wilayah, peralihan menuju musim kering diprediksi mulai berlangsung pada Juni mendatang.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyiapkan 123 juta liter air bersih, untuk menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan melanda sedikitnya 18 daerah.
Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan bahwa kesiapan tersebut didasarkan pada hasil pemetaan wilayah rawan kekeringan yang dilakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, pola kemarau tahun ini diperkirakan hampir sama dengan yang terjadi pada 2024.
Saat itu, Jawa Tengah mengalami periode kemarau yang cukup panjang dengan curah hujan rendah sehingga berdampak pada krisis air bersih di sejumlah daerah.
“Peristiwa di tahun 2026 ini diperkirakan hampir sama seperti di tahun 2024. Pada waktu itu, distribusi air bersih mencapai sekitar 54 juta liter,” kata Bergas dalam rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan triwulan I 2026 di Kantor Gubernur, Senin (4/5/2026).
Berkaca dari pengalaman tersebut, pemerintah meningkatkan kapasitas kesiapan dengan menambah volume air bersih lebih dari dua kali lipat.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang lebih luas jika kondisi cuaca ekstrem kembali terjadi.
Sebanyak 18 kabupaten dan kota telah dipetakan sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Daerah-daerah tersebut umumnya memiliki ketergantungan tinggi terhadap curah hujan dan keterbatasan sumber air alternatif.
Selain menyiapkan air bersih, pemerintah juga telah merancang sistem distribusi, termasuk jalur penyaluran dan kesiapan armada tangki air.
Namun, tantangan masih dihadapi dalam aspek biaya operasional, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi.
Pemerintah saat ini masih melakukan kajian terkait kebutuhan anggaran distribusi agar penyaluran air tetap berjalan optimal saat musim kemarau berlangsung.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terus dilakukan untuk memastikan kesiapan menghadapi musim kemarau.
Selain itu, pihaknya juga akan melibatkan badan usaha milik daerah dalam upaya penanganan dampak kekeringan.
Menurutnya, dampak kemarau tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air bersih, tetapi juga berpotensi memengaruhi sektor lain, terutama pertanian dan ketahanan pangan.
“Kita koordinasikan dengan kabupaten dan kota, termasuk dengan BUMD, agar dampak kekeringan bisa dikurangi. Tidak hanya soal air bersih, tetapi juga dampaknya terhadap swasembada pangan,” ujar Ahmad Luthfi.
Pengalaman kemarau 2024 menunjukkan bahwa dampak kekeringan dapat meluas jika tidak diantisipasi sejak dini. Penurunan debit air di sumur, sungai, dan sumber air lainnya menjadi tantangan utama bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Dengan prediksi pola kemarau yang serupa, pemerintah berupaya melakukan langkah antisipatif lebih awal agar distribusi air dapat dilakukan sebelum kondisi menjadi kritis.
Selain itu, pengelolaan air yang efisien juga menjadi perhatian untuk menjaga ketersediaan selama musim kemarau berlangsung.
Upaya ini diharapkan mampu mengurangi risiko krisis air bersih sekaligus menjaga stabilitas sektor pertanian di Jawa Tengah selama menghadapi musim kemarau 2026.
