Wonosobo Evaluasi Penanganan Tengkes
WONOSOBO — Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengevaluasi penanganan tengkes alias stunting di wilayahnya. Evaluasi mencakup ketepatan sasaran intervensi, pemenuhan gizi, pola pengasuhan, kondisi lingkungan, serta pelaksanaan program di tingkat keluarga.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengatakan, penanganan tengkes perlu dievaluasi secara terbuka agar intervensi lebih tepat sasaran dan berbasis data.
” Prevalensi stunting di Kabupaten Wonosobo masih menunjukkan kecenderungan stagnan. Ini menjadi alarm bahwa ada yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita terus menjalankan rutinitas kegiatan yang sama, tetapi berharap memperoleh hasil yang berbeda,” tegas Afif, di Pendopo Selatan, Selasa (10/11/2026).
Ia meminta camat, kepala puskesmas, pemerintah desa dan kelurahan, serta kader lebih aktif menjangkau keluarga sasaran, termasuk menelusuri balita yang tidak hadir dalam pelayanan Posyandu.
Menurutnya, tengkes bukan semata-mata persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas keluarga, pendidikan, ketahanan pangan, kondisi sosial ekonomi, sanitasi, lingkungan tempat tinggal, serta pola pengasuhan anak. Pencegahan perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan melalui edukasi gizi dan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan anemia, pendampingan calon pengantin, serta pemantauan kesehatan ibu hamil.
Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Tono Prihatono, mengatakan evaluasi akan difokuskan pada wilayah dengan angka tengkes relatif tinggi. Pemerintah daerah akan menelusuri kondisi setiap balita sasaran, termasuk intervensi yang telah diterima dan faktor yang menghambat pertumbuhan.
Menurutnya, persoalan pertumbuhan anak tidak selalu berkaitan dengan asupan makanan, tetapi juga dapat dipengaruhi pola asuh, sanitasi, kualitas air bersih, lingkungan, dan faktor kesehatan lainnya. Karakteristik geografis Wonosobo, terutama wilayah pegunungan, juga menjadi tantangan dalam pendampingan keluarga.
“Kita akan bedah bersama persoalannya, siapa saja balita yang menjadi sasaran, sudah menerima intervensi apa, dan apa yang belum mereka terima. Itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat setelah rapat ini,” terang Tono.
Bappeda, ujarnya, juga menyoroti realisasi anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas. Berdasarkan evaluasi 2026, realisasi anggaran PMT BOK pada triwulan pertama baru mencapai 3,8 persen. Perbaikan akan diarahkan pada perencanaan, pengadaan, administrasi, standardisasi mekanisme pengadaan PMT lokal, dan koordinasi antarpetugas.
Sementara itu, dari sisi jangkauan intervensi gizi, data Agustus 2026 menunjukkan bahwa dari 8.028 balita tengkes yang tercatat pada periode tersebut, sebanyak 3.944 anak atau 49,1 persen telah mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Cakupan MBG pada balita tengkes meningkat dari 11,2 persen pada Januari menjadi 49,1 persen pada Agustus 2026. Perluasan jangkauan program dan validasi data masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yuni Rahayuningtyas, dalam paparannya menekankan pentingnya pemantauan pertumbuhan balita, peningkatan kualitas intervensi kesehatan dan gizi, serta ketepatan data sasaran. Upaya pencegahan juga mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, dan pemantauan tumbuh kembang balita.
Menurutnya, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi tengkes di Wonosobo tercatat 23,9 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan tengkes masih membutuhkan perhatian dan intervensi yang berkelanjutan.
Penulis: Sofyan, Kontributor Wonosobo
Editor: Tn/Ul, Dinas Komdigi Jateng
12 November 2026 - Yandip Jateng Prov (3)
12 November 2026 - Yandip Prov Jateng (2)
12 November 2026 - Yandip Prov Jateng (2)
12 November 2026 - Yandip Prov Jateng (2)
12 November 2026 - Yandip Prov Jateng (2)
